Mjnews.id – Progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS pada tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Tak hanya BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) juga banyak mendapatkan catatan itu.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam acara ACLC KPK , di Jakarta, Selasa 5 September 2023.
Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara Dalam Penyaluran Bansos lebih dari Rp523 Miliar per bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bersama Pemerintah Daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru, yang sudah mendapatkan Bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS saja sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa.
Dalam acara “Interoperabilitas Data Antar K/L untuk Akurasi Data Penerima Bantuan”, kemarin, Mensos Risma juga menyampaikan potensi kerugian negara penyaluran Bansos sebesar Rp140 M per bulan dapat diselamatkan bersama dengan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kenenterian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara serta BPJS Ketenagakerjaan.
Di mana sebanyak 493.137 penerima bansos yang gajinya diatas UMK, 23.879 ASN dan 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU, sudah dikembalikan ke Daerah untuk diverifikasi ulang.
Dalam pertemuan ini, Mensos mengungkapkan, sejak menjabat ia telah menerima banyak masukan dari BPK, BPKP dan lembaga lainnya terkait upaya pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bulan Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan atau di-non ops-kan.
“Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,” ujar Mensos Risma.
Selain itu, Mensos menilai bahwa pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya.
