Mjnews.id – Pada bulan Maret 2023, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berada pada persentase terendah sejak 2015.
Jumlah penduduk miskin saat ini berjumlah 142,50 ribu orang, atau 5,69 persen dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 6,4 ribu orang dari kondisi September 2022 yang mencapai 148,89 ribu orang atau 6,03 persen.
Dengan angka 5,69 persen, Provinsi Kepri menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Indonesia. Angka tersebut juga jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang masih berada di 9,36 persen.
Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, penurunan angka kemiskinan ini adalah hasil dari kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder di Kepri dalam menurunkan angka kemiskinan.
Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai penurunan tersebut, seperti operasi pasar murah, pemberian insentif, kerjasama dengan Bank Indonesia untuk program Gerakan Nasional Percepatan Inklusi Keuangan (GNPIP), subsidi bunga pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri juga mengalami penurunan pada bulan Februari 2023, yakni sebesar 7,61 persen dibandingkan dengan Agustus 2022 yang mencapai 8,23 persen.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah mengambil berbagai kebijakan untuk menangani pengangguran, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, dengan mendorong daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dan memberikan stimulus kepada para pelaku usaha agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.
Pemerintah Provinsi Kepri juga fokus pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro di Kepulauan Riau, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.
(jlu/isb)
