MJNEWS.ID – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) membeberkan bahwa pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2023 ini, telah terealisasi hingga mencapai 21,8 persen.
Proses Pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur IKN yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) itu sudah mencapai 21,8 persen itu, menghabiskan biaya anggaran sebanyak Rp 6,4 triliun dari pagu anggaran senilai Rp 29,5 triliun.
ADVERTISEMENT
Adapun mengenai pembangunan Infrastruktur dan Non Infrastruktur ini, disampaikan Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Kemenkeu, Ludiro, saat jumpa pers di Manokwari, Papua Barat, yang sebagaimana dikutip mjnews.id dari Antara, pada Jumat 29 September 2023.
“Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen,” ungkap Ludiro.
Selain itu Ludiro juga menerangkan terealisasinya pembangunan ini, sebagaimana merinci dari belanja kluster Infrastruktur IKN.
Kluster pembangunan infrastruktur IKN ini, tercatat Rp4,7 Triliun dari pagu anggaran sebanyak Rp29,5 triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan Pusat seperti pembangunan Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman, tower rumah susun Aparatur Sipil Negara Hankam hingga pembangunan jalan tol IKN.
Tak hanya itu saja, ada juga untuk duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai atau DAS Sanggai, Pamaluan dan Tengin.
“Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” terang Ludiro.
Ia juga menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur IKN ini dengan pagu Sebanyak Rp3 triliun untuk kegiatan lainnya, seperti koordinasi, persiapan pemindahan, perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara, rekomendasi kebijakan, kementerian dan pembangunan Lembaga.
Sementara itu, mengenai pembangunan non infrastruktur, anggarannya digunakan untuk kegiatan pemetaan, seperti pemantauan, evaluasi, dukungan pengamanan Polri, hingga pemain seperti operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara atau OIKN.
“Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN tahun 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga,” jelas Ludiro.
Selanjutnya, menurut Ludiro, adapun dari jumlah total anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk pembangunan IKN, sejak 2022 sampai 2024 yang datang, kemungkinan bisa jadi memakan biaya anggaran besar sebanyak Rp 75,5 Triliun.
Untuk anggaran biaya proyek pengerjaan pembangunan IKN yang sudah terlealisasi, Anggaran tersebut dari Pendapatan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 senilai Rp5,5 triliun.
Namun kemudian pada 2023 telah mengalami peningkatan dari alokasi APBN 2023 yang menjadi Rp29,4 triliun, untuk RAPBN 2024 mendatang proyek tersebut bisa mulai beroperasi, karena pemerintah rencananya akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur di IKN sebesar Rp 40,6 triliun.
“Tahun 2024 dianggarkan Rp40,6 triliun karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, tahun 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN,” tutup Ludiro.
(***)
