Opini

Ironi Pendidikan: Kepala Daerah Berijazah Paket A, B, dan C

31
×

Ironi Pendidikan: Kepala Daerah Berijazah Paket A, B, dan C

Sebarkan artikel ini
Edi Susanto
Edi Susanto.

Dampak Buruk Bagi Generasi Muda

Fenomena ini berpotensi menggembosi semangat belajar generasi muda. Ketika mereka melihat bahwa untuk menjadi pejabat cukup mengambil ijazah kesetaraan tanpa proses panjang, mereka akan menganggap pendidikan bukan hal penting. Padahal, negara sedang berjuang mencetak Generasi Emas 2045 yang cerdas, berdaya saing, dan berintegritas.

Jika pola pikir “Asal Punya Ijazah Bisa Jadi Pejabat” terus dibiarkan, maka cita-cita itu hanya akan menjadi slogan kosong.

ADVERTISEMENT

Seruan dan Rekomendasi CINDAI Kepri:

1. Pemerintah dan DPR RI perlu meninjau ulang regulasi terkait standar kompetensi kepala daerah, dengan menambahkan indikator kemampuan akademik dan manajerial minimal.

2. Partai politik wajib menjunjung tinggi integritas dan meritokrasi dalam penjaringan calon, bukan hanya menilai dari elektabilitas atau modal finansial.

3. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus bersuara lantang untuk mendorong lahirnya pemimpin yang berpendidikan, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Pemimpin Harus Jadi Teladan

Kita tidak menolak keberadaan pendidikan kesetaraan. Jalur tersebut penting sebagai hak warga negara.

Namun ketika jalur itu digunakan sekadar untuk memenuhi syarat administratif guna mengejar jabatan, tanpa dibarengi kapasitas dan komitmen belajar yang nyata, maka itu bentuk pelecehan terhadap nilai pendidikan.

Pemimpin harus menjadi inspirasi, bukan jalan pintas. Pendidikan adalah tangga peradaban dan bangsa ini tidak boleh membiarkan pemimpin yang berdiri di puncak tanpa pernah menapaki anak tangganya.

Penulis, Ketua Umum CINDAI Provinsi Kepulauan Riau

(*)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT