Ketiga, transparansi berbasis joint investigation yang bebas konflik kepentingan harus diberlakukan pada setiap penyidikan pidana yang melibatkan petinggi antar lembaga (seperti Polri dan Kejagung) wajib dilakukan di bawah supervisi ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen, guna menghindari bias perlindungan korps (esprit de corps) dan ego sektoral.
Pada akhirnya, mendekonstruksi kontrak sosial bukan berarti kita harus mengakhiri kesepakatan bernegara, melainkan merombak struktur yang korup demi melahirkan kembali keadilan yang sejati. Kasus penggeledahan dan perselisihan elite ini harus dijadikan momentum pembersihan internal (self-cleaning mechanism) yang radikal. Hukum di republik ini harus membuktikan bahwa dirinya mampu memotong tangannya sendiri yang busuk demi menyelamatkan seluruh tubuh negara. Hanya dengan ketegasan yang adil dan tanpa pandang bulu, kepercayaan publik dapat direstorasi, dan lentera keadilan di Indonesia dapat kembali menyala terang.
Sejarah dunia selalu mengajarkan satu hal, “malam yang paling gelap sekalipun tidak akan pernah mampu menghentikan datangnya fajar”. Krisis moralitas yang melanda sebagian elite kita hari ini bukanlah pertanda runtuhnya keadilan, melainkan sebuah proses penyaringan alami yang harus kita lalui. Di balik runtuhnya rasa percaya, kita harus tetap merawat optimisme bahwa republik ini tidak pernah kekurangan orang-orang baik dan berintegritas.
Di luar sana, di sudut-sudut ruang sidang terpencil, di pos-pos polisi pinggiran, dan di balik meja-meja jaksa yang sunyi dari sorotan kamera, masih ada ribuan penegak hukum sejati yang setia memeluk erat sumpah jabatannya demi menjaga ketertiban moral bangsa. (*)
