ParlemenKota Bukittinggi

Hadapi Persoalan Tanah, Komisi II DPRD Bukittinggi Kunjungi Puskesmas Gulai Bancah

124
×

Hadapi Persoalan Tanah, Komisi II DPRD Bukittinggi Kunjungi Puskesmas Gulai Bancah

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Bukittinggi Kunjungi Puskesmas Gulai Bancah
Komisi II DPRD Bukittinggi Kunjungi Puskesmas Gulai Bancah. (f/humas)

Mjnews.id – Komisi II DPRD Bukittinggi mengunjungi Puskesmas Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Rombongan Komisi II didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Linda Faroza, disambut Kepala Puskesmas Gulai Bancah beserta jajarannya, Senin 3 Februari 2025.

Kepala Puskesmas Gulai Bancah drg. Elfi Kurnia menyampaikan program kegiatan dan persoalan yang dihadapi Puskesmas yang dipimpinnya, kepada anggota Komisi II DPRD.

Puskesmas Gulai Bancah sedang menghadapi permasalahan tanah puskesmas. Dimana, ia sudah dipanggil oleh Kementerian Agama Kota Bukittinggi, terkait tanah bangunan tersebut. Tanah Puskesmas Gulai Bancah diklaim sebagai tanah Kemenag Bukittinggi.

“Kami sudah dipanggil pihak Kemenag Bukittinggi. Namun, itu di luar kemampuan kami untuk menyelesaikannya. Kami juga dihubungi oleh pihak KUA Kecamatan MKS. Puskesmas Gulai Bancah dianggap sudah memakai tanah Kemenag. Mereka juga menyampaikan tentang perluasan TK dan sekolah di bawah naungan Kemenag Bukittinggi,” ujar Elfi.

Elfi menambahkan mereka sudah memperingatkan ke pihak Puskesmas, jangan sampai bangunan itu disegel nantinya.

“Peristiwa ini terjadi bulan Desember 2024 lalu. Di sini, Puskesmas hanya melayani. Walau status Puskesmas dipertanyakan, tapi tidak mengurangi kinerja. Jadi, masalah dengan Kemenag Bukittinggi terkait aset tanah. Kata mereka, sertifikat tanah tahun 1987 dan Puskesmas Gulai Bancah dibangun tahun 2005. Untuk itu, kami berharap bantuan bapak dan ibu anggota Komisi II DPRD Bukittinggi, terkait permasalahan ini,” ungkap Elfi.

Lebih lanjut, drg. Elfi menjelaskan program-program yang dilaksanakan di Puskesmas Gulai Bancah seperti Posyandu Terintegrasi dimana kita ada ILP.

“Kendala yang dihadapi adalah kita tidak punya gedung Posyandu permanen. Posyandu kita rata-rata menumpang. Selain itu, kita tidak punya lahan parkir untuk pelayanan. Dalam pelaksanaan Posyandu, kader kita harus diuji kompetensi. Persoalan lainnya adalah masyarakat tidak mau anaknya diimunisasi khususnya yang sekolah keagamaan. Program kita juga tidak maksimal dan belum 100 persen. Puskesmas ini sudah BLUD, tapi belum sepenuhnya BLUD. Kita masih tergantung dengan APBD. Kita juga butuh tenaga akuntansi,”terang Elfi didampingi Kepala TU Gusti Haryati.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Amrizal mengatakan DPRD akan mengkaji lagi terkait persoalan status tanah Puskesmas Gulai Bancah ini. Di samping itu, DPRD akan coba membantu mencarikan solusi kendala di puskesmas ini.

“Nanti kita bisa adakan pertemuan dengan pihak Kemenag Bukittinggi. Khususnya membicarakan soal status tanah Puskesmas Gulai Bancah ini.Kita tidak ingin pelayanan masyarakat terganggu. Karena pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan dasar yang sangat utama. Kita akan berupaya mencarikan solusi dari kendala yang dihadapi pihak puskesmas ini,” pungkas Amrizal diamini Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra IB.

(Aii)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


ADVERTISEMENT