Di saat yang sama, Wakil Ketua Komite IV Lampung Abdul Hakim mendukung penuh program pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengelolaan satu data yang saat ini dikerjakan oleh BPS sebagai usaha dalam mengatasi problem sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia.
“Basis data harus kuat dan kami dukung penuh agar efektif dalam pendataannya sehingga program tersebut berjalan baik sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.
Lumbung Ikan Nasional
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta menyampaikan menyuarakan Ambon New Port yang sudah masuk RPJMN harus menjadi acuan bagi kementerian terkait dalam mengelola dan menjalankan programnya sebagai daerah lumbung ikan nasional.
“Jika dikelola dengan baik, Maluku sebagai lumbung ikan nasional dapat mengantisipasi ketimpangan ekonomi barat dan timur juga berkontribusi pada GDP,” tambahnya.
Ketua Komite IV Elviana pada forum tersebut menyampaikan aspirasi dari kepala desa di daerahnya yang didapat melalui Musrendes agar segera diberlakukan otonomi dalam pengelolaan dana desa.
Elviana mengungkapkan tidak seharusnya ada program titipan yang diselipkan ke dana desa seperti penanganan program stunting karena seharusnya menjadi tugas kementerian terkait.
“Saya mengharapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang ditargetkan pemerintah kepada daerah-daerah harusnya seimbang dengan dana bagi hasil untuk menunjang pertumbuhan daerah, banyak daerah yang menghasilkan tidak mendapatkan bagi hasil yang sesuai,” pungkas Elviana.
(*/mas)
