Mjnews.id – Mangkraknya proyek Food Estate dari hasil penelusuran, ternyata belum ada penindakan yang nyata dari aparat hukum. Padahal proyek Food Estate ini menelan biaya yang sangat besar dan tentu sudah sangat merugikan keuangan negara.
Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diketahui harus dipertanggungjawabkan, namun kerap terjadi penyelewengan dan diduga aparat hukum kebanyakan hanya tidur, sementara pengangguran terus meningkat.
Anggota DPR Komisi IV Ibnu Multazam mengatakan, belum tahu pasti soal rincian kerugian negara gegara proyek Food Estate yang mangkrak tersebut.
“Saya belum tahu pastinya ya,” ujar Ibnu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Namun politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih bekerja.
“Itu masih dalam audit BPK,” bebernya.
Sebelumnya diketahui, seluruh Anggota DPR di Komisi IV DPR mempertanyakan program food estate dan kawasan sentra produksi pangan (KSPP), dimana kedua program tersebut dinilai gagal bahkan menyebabkan banyak alat-alat yang mangkrak.
Masalah tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Kementerian Pertanian, Ali Jamil Harahap, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.
“Menurut catatan kita memang ada yang mangkrak dan itu sudah kita arahkan untuk masuk ke gudang dan sudah kita bawa untuk perbaiki,” kata Ali, Rabu (23/11/2022).
Alat-alat tersebut, kata Ali digunakan oleh dinas-dinas di wilayah KSPP. Namun, ia mengakui bahwa alat-alat tersebut justru tidak dimanfaatkan oleh dinas dan berakhir mangkrak hingga terdapat alat rusak.
“Diurus tidak sama dinas?” cecar Ketua Komisi IV DPR, Sudi.
“Ya, itu ada yang mangkrak,” jawab Ali.
Kemudian menanggapi hal tersebut anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia kemudian menimpali. “Mau dipakai istilah food estate, mau dipakai istilah KSPP (kawasan sentra produksi pangan). Saya sudah ingatkan dari awal tahun jangan coba-coba bikin gerakan tanpa bayangan tetap memasukkan bicara food estate dengan nomenklatur yang berbeda intinya sama,” kata Riezky.
Sudi lalu memberikan peringatan akan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian pada 2024 mendatang. Sebab, berdasarkan catatan yang dimiliki Sudi, sejak 2018-2021 anggaran Kementerian Pertanian mengalami perubahan, namun hasil padi yang diproduksi tidak berubah.
Pada 2018, anggaran Kementerian Pertanian Rp24,038 triliun dengan hasil padi 59 juta ton. 2019, anggaran Kementerian Pertanian Rp21,831 triliun dengan hasil padi 54 juta ton. 2020, anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp15 triliun dengan hasil padi 54,65 juta ton. 2021, anggaran Kementerian Pertanian Rp16,314 triliun dengan hasil padi sekitar 54 juta ton.
“Sama juga produksinya, kalau begitu kita coba turunin anggarannya di 2024,” kata Sudi.
Lanjut menyinggung soal ketahanan pangan melalui KSPP ataupun food estate, Sudi pun mengkritik bahwa pihak Kementerian Pertanian bergeming dengan banyaknya penyelundupan beras.
“Di Entikong, Kepri saja banyak selundupan, kalian diam saja,” kritik Sudi.
