Lebih lanjut, yang ketiga, Filep mengungkapkan bahwa BP didukung oleh SKK Migas telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Pasalnya, pembiaran yang dilakukan menunjukkan rasa nir humanitas sebagai sesama manusia, terlebih sebagai perusahaan yang bertahun-tahun mengelola SDA migas di tanah Bintuni.
“Pembiaran terhadap adanya stunting, gizi buruk ekstrim, konsumsi air buruk, serta fasilitas kesehatan yang buruk dan pembiaran terhadap kemiskinan ekstrim adalah kejahatan kemanusiaan, sementara BP didukung oleh SKK Migas menikmati kemewahan di LNG Site menggunakan dana cost recovery,” jelasnya.
“Pembiaran ini dialami oleh masyarakat setempat terutama dua suku yang tanah adatnya digunakan untuk operasional Tangguh Proyek dan yang dari tanah adatnya LNG ditambang dan memperkaya BP dan pemerintah selama bertahun-tahun,” tambahnya.
Tak hanya itu, keempat, Filep juga menyoroti adanya dugaan praktik Rasisme Implisit dalam program sosial dan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dugaan ini diperkuat dengan pengakuan mantan pegawai BP Indonesia yang merupakan putra asli Papua yang diterima oleh Filep Wamafma.
Filep menerangkan, rasisme implisit yang dimaksud adalah pandangan berdasarkan warna kulit bahwa makin putih seseorang makin tinggi nilai kemanusiaan dan kemampuan kerjanya. Makin hitam seseorang, makin dipandang sebagai binatang, dan ditempatkan pada strata terendah dalam hirarki kebudayaan manusia.
“Narasumber (mantan pegawai BP) mengaku bahwa pernah memprotes kondisi ini dengan menulis surat protes kepada Senator Tom Dussel Asal Amerika (Ketua Tangguh Inedependent Advisory Panel). Akibat protes tersebut, narasumber diadili selama hampir 3 jam dan ditegur keras oleh President BP Asia Pasific William Linn (sekarang berkantor di Londong). Teguran William Lin ini dipertegas oleh Dhrmawan Samsu (Head of Country BP Indonesia waktu itu sekarang di Pertamina) dengan menyatakan bahwa narasumber mendapatkan “raport merah di BP Global”. Namun demikian narasumber tidak pernah dipecat karena surat protes itu, melainkan mengambil pensiun dini dari BP, sebab apa yang diprotes oleh narasumber adalah fakta,” jelas Filep.
Menurut Filep, mind-set rasisme implisit ini terlihat dari pembiaran pihak perusahaan bersama SKK Migas terhadap kondisi serba keterbatasan dan kekurangan yang dialami masyarakat setempat. Hal itu dikonfirmasi oleh kondisi saat ini saat penduduk asli seolah dianggap sebagai objek bisnis, sehingga CSR BP hanyalah kemasan bagi promosi reputasi perusahaan.
Pada aspek ketenagakerjaan, lanjut Filep, BP membuat publikasi bahwa 70 persen tenaga kerja Tangguh LNG adalah orang Papua. Publikasi ini dibuat dalam pertemuan BP dengan Pemerintah dan legislatif Provinsi Papua Barat yang difasilitasi SKK Migas di Jakarta tanggal 23 Januari 2023.
“Dalam kesempatan itu, Pimpinan DPR Papua Barat mengapresiasi klaim BP itu sebagai ‘keberpihakan’. Ironisnya, dalam foto bersama antara delegasi pemda (dipimpin Pj Gubernur Papua Bapak Paulus Waterpauw) tidak satu pun anak Papua dalam tim BP yang hadir dalam pertemuan itu,” kata Filep.
“Foto itu merupakan visualisasi fakta rasisme implisit dalam aspek ketenagakerjaan di BP dan di Tangguh Proyek dimana kaum kulit putih memimpin di top level, kaum kulit berwarna mengekor di middle level management dan kaum kulit hitam dari Papua dominan di low level,” ucap Filep menambahkan.
