Ia kemudian menceritakan, pada awal tahun 2000 saat BP sedang mengambil hati rakyat Papua agar diterima melakukan operasinya, BP menempatkan anak Papua sebagai Vice President Sosial Strategy. Tapi kini pada level manajer pun sulit ditemui.
Bahkan, Duta Besar Inggris saat itu menyatakan bahwa BP akan mengikuti tradisi Inggris mengembangkan SDM Papua agar mampu mengelola Proyek Tangguh merujuk pada pengalaman BP di Afrika Selatan yang melawan politk Apartheid dengan mengangkat Fred Phaswana menjadi Manajer pada tahun 1961.
“Namun, sesudah BP dan Tangguh LNG berproduksi, janji-janji ini dilupakan. Seorang karyawan aktif Tangguh asal Papua menyampaikan aspirasi agar klaim BP itu didalami lagi. Berapa anak Papua pada level staf? Berapa pada level non-staf? Pencapaian 70 atau 80 yang diklaim oleh BP itu melonjak dari berapa persen dalam berapa tahun? Apabila lonjakan itu naik dari 30 persen secara mendadak ke 70 atau 80 persen dalam satu tahun maka patut diduga ada rekayasa statistik untuk memudahkan BP memperpanjang kontrak untuk beroperasi di Papua hingga tahun 2035,” ujarnya.
“Karyawan asal Papua yang menjadi narasumber saya ini menyampaikan bahwa posisi tenaga kerja Papua di Tangguh LNG makin lemah sejak ditinggalkan oleh tenaga-tenaga senior asal Papua di WFM (Work Force Management) dan di CRP (Coorporate Responsibility Program). Untuk membguktikan aspirasi di atas, narasumber meminta delegasi DPD RI untuk mengunjungi Tangguh LNG untuk bebicara dan menyerap aspirasi langsung dari tenaga kerja Tangguh yang ada di LNG Site,” katanya lagi.
Oleh sebab itu, Filep mendesak Presiden bersama Pimpinan DPD RI untuk melakukan investigasi dan audit seutuhnya terhadap dampak dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat fakta dan temuan lapangan yang bertolak belakang dan demi keadilan serta kesejahteraan masyarakat Papua sebagaimana dicita-citakan oleh negara.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, saya meminta kepada Pimpinan DPD RI untuk menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai agenda resmi DPD RI dan meminta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan dilakukan investigasi, audit sosial dan audit keuangan terhadap BP, SKK Migas dan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terkait operasional BP di wilayah Tangguh LNG dan distribusi DBH bagi pembangunan masyarakat pemilik tanah ulayat diwilayah tersebut,” pungkasnya.
(dpd)
