Mjnews.id – Beberapa elemen masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merekomendasikan Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Hal ini disampaikan dalam sebuah audiensi dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD NTB pada Kamis, 25 Mei 2023.
Seluruh perwakilan elemen masyarakat yang hadir menyatakan bahwa Lalu Niqman Zahir, sebagai putra daerah NTB, memiliki track record yang baik dan memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjadi Pj Gubernur NTB.
Mereka menganggap bahwa Lalu Niqman Zahir telah memenuhi persyaratan eselon satu dan memiliki karir yang solid, mulai dari jabatan Sekcam hingga menjadi Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI.
Beberapa elemen masyarakat yang mendukung Lalu Niqman Zahir antara lain Ketua dan Sekretaris APDESI NTB, Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB, Ketua AKAD NTB, Ketua Kaukus Muda Pulau Sumbawa, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat NTB.
Mereka mengungkapkan bahwa Lalu Niqman Zahir adalah putra daerah yang memahami kondisi sosial dan budaya NTB dengan baik. Selain itu, ia dianggap memiliki kecakapan dan kemampuan dalam memimpin serta mengatur sistem administrasi pemerintahan.
Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda, menyambut baik aspirasi dan rekomendasi tersebut. Ia menyatakan bahwa DPRD NTB akan menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut dalam rapat komisi. Persyaratan eselon satu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pj Gubernur NTB. Apabila dari tiga orang yang diusulkan, terdapat satu orang yang memenuhi syarat dan dianggap terbaik, maka DPRD akan mengusulkan nama tersebut ke Presiden melalui Mendagri.
Sebanyak 33 perwakilan elemen masyarakat NTB telah mengajukan usulan dan rekomendasi tersebut kepada DPRD NTB, termasuk mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), H Arsyad Gani.
Usulan dan rekomendasi dari elemen masyarakat NTB terhadap Lalu Niqman Zahir sebagai Pj Gubernur NTB telah diterima oleh Ketua DPRD NTB dan akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD NTB sebelum diusulkan ke Presiden RI melalui Mendagri.
(sid)/dpd
