Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyuarakan pandangannya terhadap persyaratan untuk menjadi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024. Menurutnya, persyaratan tersebut seharusnya tidak hanya mengacu pada Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja.
Bagi LaNyalla, hal yang paling penting sebagai persyaratan utama adalah memiliki moralitas, intelektualitas, dan integritas yang mumpuni dengan parameter dan track record yang jelas. Dalam konteks moralitas, seorang pemimpin harus memiliki etika moral yang bersih, peduli terhadap rakyat, tidak terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, untuk persyaratan intelektualitas, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari visi-misi dan program kerja saja. Mereka juga harus memiliki kepintaran, kecakapan, dan pemahaman yang komprehensif tentang Indonesia, termasuk arah dan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa.
LaNyalla juga menyoroti sistem penjaringan presiden yang terkait dengan partai politik dan presidential threshold. Ia berpendapat bahwa sistem ini membuat rakyat dipaksa untuk memilih sosok yang mungkin tidak dikehendaki oleh mayoritas rakyat non-partisan.
Dia menilai bahwa pemilihan presiden yang langsung saat ini banyak dipengaruhi oleh popularitas yang bisa dibuat-buat melalui media dan elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei dan buzzer di media sosial.
Dengan demikian, LaNyalla berpandangan bahwa saatnya bangsa Indonesia berpikir lebih jernih untuk melakukan perbaikan ke depan. Dia mengajak untuk membangun kesadaran kolektif agar kedaulatan rakyat ditempatkan di tempat yang benar dan sesuai dengan karakteristik bangsa dan pandangan para pendiri bangsa.
Dia juga mencanangkan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa untuk mencapai perbaikan yang lebih baik bagi Indonesia.
(dpd)
