Mjnews.id – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan memaksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harus bekerja dengan profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan undang-undang.
ADVERTISEMENT
“Pencegahan pelanggaran sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas,” kata Guspardi, Senin (28/8/2023).
Hal itu dikemukannya di hadapan 100 orang peserta yang berasal dari Walinagari, Wali jorong, tokoh Masyarakat dan bundo kanduang se Kabupaten Agam dalam acara sosialisasi pengawasan pemilu yang terselenggara berkat kerja sama antara Komisi II DPR RI dengan Bawaslu RI bertempat di hotel Sakura, Lubuk Basung, Sumatera Barat.
“Agar fungsi pencegahan berjalan maksimal, Bawaslu harus secara massif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terutama mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya pelanggaran di masyarakat. Sehingga pelanggaran pemilu dapat dihindari seminimal mungkin, baik oleh masyarakat maupun kontestan,” ujar politisi PAN ini.
“Apalagi sebentar lagi akan masuk pada tahapan kampanye, dimana potensi pelanggaran pemilu sangat rentan terjadi. Maka dari itu, kolaborasi bawaslu dengan kelompok masyarakat di nagari sampai ke tingkat RT dan RW sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu agar dapat berjalan sesuai batasan dan larangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Legislator dapil Sumatera Barat 2 itu.
Selanjutnya, Guspardi mengimbau kepada semua pihak, jika menemukan kejanggalan dan potensi pelanggaran supaya dapat sesegera mungkin melaporkan kepada pihak Bawaslu.
“Karena laporan tersebut menjadi titik awal informasi guna dilakukan penelusuran atau investigasi,” ulas Pak GG ini
“Oleh karena itu, diharapkan peran serta dari segenap lapisan masyarakat serta semua stake holder agar dapat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga berbagai potensi pelanggaran dapat diminimalisir, demi terciptanya pemilihan umum yang jujur, adil dan bersih dengan asas langsung,umum,bebas dan rahasia,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
(***)
