Parlemen

Anggota DPR Berharap Pemerintah Klarifikasi soal Tanah Masyarakat di Pulau Rempang

128
×

Anggota DPR Berharap Pemerintah Klarifikasi soal Tanah Masyarakat di Pulau Rempang

Sebarkan artikel ini
Anggota Dpr Ri Dari Fraksi Pan, Guspardi Gaus
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus. (f/ist)

Mjnews.id – Rencana proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, memicu kontroversi. Sebab, banyak masyarakat setempat yang melakukan penolakan karena terdampak akibat adanya relokasi.

Menanggapai hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah malakukan klarifikasi terkait lokasi tanah yang akan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Banner Pemkab Muba Idul Fitri 1445 H

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan supaya jelas, mana lahan PSN dan mana pula tanah-tanah yang memang masyarakat itu disuruh keluar karena memang berada di dalam kawasan PSN.

“Penjelasan dan klarifikasi ini penting, supaya jangan menimbulkan kegaduhan,” kata Guspardi kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

“Sebab, sudah ramai isu-isu yang berseliweran baik melalui WA maupun medsos lainnya yang kami terima. Dan itu juga sudah banyak pula beredar luas di masyarakat bahwa tanah pemukiman masyarakat itu bukan termasuk dalam kawasan Eco-City yang merupakan bagian daripada PSN,” ujar Politisi PAN ini.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumatera Barat 2 itupun mengaku menerima laporan mengenai terjadinya tindakan yang kurang persuasif yang dilakukan oleh aparat di lapangan saat berhadapan dengan masyarakat saat pengamanan dan pengosongan tanah yang akan dijadikan proyek Eco City di Pulau Rempang.

Makanya pemerintah perlu menyikapi hal ini dengan serius dan penjelasan yang terang benderang. “Kita berharap proyek strategis nasional di pulau Rempang dikelola secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan dan huru hara,” ujar Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah bisa bersikap arif dan bijaksana dan menemukan solusi terbaik untuk melanjutkan PSN ini.

Sementara bagi pihak aparat keamanan agar melakukan pendekatan persuasif dan humanis. Jangan pula dengan adanya proyek strategis nasional ini malah membuat masyarakat menentang pemerintah dan harus berhadap-hadapan dengan aparat yang pada akhirnya menyebabkan kerugian kepada semua pihak.

“Bagaimanapun tujuan bernegara ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sekedar informasi, kondisi sosial di Pulau Rempang sempat memanas karena pemerintah meminta warga di 16 kampunhg untuk pindah karena akan digunakan sebagai proyek investasi diantaranya lokasi pabrik kaca, panel surya dan lainnya.

(***)

Kami Hadir di Google News