Mjnews.id – Rencana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk melakukan uji coba sistem penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa agunan atau jaminan dengan sistem credit scoring hingga Rp 500 juta, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin.
Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (25/01/2024), menyambut langkah serius pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Sultan, sistem credit scoring relevan dengan kebutuhan dan nilai pembangunan ekonomi Pancasila yang berasaskan keadilan. Ia berharap bahwa pendekatan pembiayaan KUR tanpa agunan akan mendorong pertumbuhan lebih banyak UMKM di Indonesia dan membantu UMKM dalam meningkatkan skala usahanya.
Meski memberi dukungan, Sultan juga menekankan perlunya kerjasama antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan kontrol pada aktivitas usaha UMKM yang menggunakan KUR tanpa agunan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko non-performing loans dan penyalahgunaan kredit.
Sultan menyarankan agar pelaku UMKM yang menggunakan KUR tanpa agunan tetap mendapatkan pendampingan usaha secara berkala. Hal ini dapat memastikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak ekonomi yang positif secara luas kepada masyarakat dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara.
Menurut Kemenkop UKM, syarat UMKM yang dapat mendapatkan KUR tanpa agunan mencakup penilaian track record pembayaran jaminan sosial, pembayaran listrik, transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.
