Mjnews.id – Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen garam, kenyataannya negara ini masih sangat bergantung pada impor garam. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menunjukkan bahwa nilai impor garam Indonesia mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah ini pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan. LaNyalla menyoroti pentingnya mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan impor garam, dan ia menilai bahwa pendekatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi.
“Indonesia punya pekerjaan besar yang berkaitan dengan daerah-daerah penghasil garam. Termasuk Pamekasan sebagai bagian dari Pulau Madura yang memang memiliki keunggulan komparatif sebagai pulau penghasil garam. Pekerjaan besar Indonesia adalah bagaimana menghentikan Impor garam,” kata LaNyalla pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan di Pringgitan Dalam Mandhapa Agung Pendopo Ronggosukowati Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Sabtu (27/1/2024).
Pendekatan pertama yang diusulkan oleh LaNyalla adalah dengan menaikkan kadar Natrium Clorida (NaCL) dalam garam rakyat atau garam krosok. Hal ini dianggap dapat memenuhi standar kebutuhan garam konsumsi dan garam industri. Garam krosok memang memiliki kadar NaCL yang masih di bawah standar, dan LaNyalla menyarankan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam meningkatkan kadar NaCL tersebut.
LaNyalla mengusulkan dua skema untuk mencapai hal ini. Pertama, dengan mendirikan pabrik garam industri yang menggunakan teknologi washing plant. Pabrik tersebut harus terintegrasi dan berdiri di sentra atau lahan garam rakyat. Skema kedua melibatkan teknologi pemanfaatan limbah larutan garam jenuh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menghasilkan garam dengan kadar NaCL tinggi untuk kebutuhan industri non-pangan.
Ketua DPD RI juga menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung lebih memilih impor bahan kebutuhan pangan dan sembako daripada memanfaatkan potensi dalam negeri. LaNyalla mendorong pemerintah untuk berperan aktif dan bersinergi dari pusat hingga desa guna memaksimalkan potensi lokal dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
Dalam menghadapi tantangan ini, LaNyalla juga mendorong pemulihan asas dan sistem bernegara sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Ia menekankan perlunya konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, dengan kemungkinan disempurnakan melalui teknik adendum.
