Jawaban Pandangan Umum Fraksi Golkar
Ke-lima, wabup menjawab pertanyaan dan tanggapan dari Fraksi Golkar, terkait saran terhadap pembahasan APBD 2023 untuk diberi waktu yang luas agar menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan daerah.
“Kita sepakat, agar disesuaikan dengan mekanisme yang ada,” ulas wabup menambahkan.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi PPP
Lebih lanjut, ke-enam, kepada Fraksi PPP, wabup menerangkan mengenai prioritas pembangunan tahun 2023 kiranya dapat dipertajam pada tahapan pembahasan selanjutnya mengingat kemampuan keuangan yang masih terbatas dan kebutuhan akan pembangunan semakin meningkat.
Kemudian, sehubungan masalah jorong-jorong yang belum teraliri air bersih, seperti Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari yang belum terjangkau air bersih, akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada usulan prioritas tahun selanjutnya, karena 2023 alokasi anggaran belum tersedia.
Jawaban Pandangan Umum Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya
Ke-tujuh, kepada Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya, wabup juga menjelaskan, kegiatan koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi yang harus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, terutama membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat.
“Maka, pada perubahan SOTK yang sudah disepakati kita membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri agar pembinaan koperasi dan UMKM ini dapat lebih fokus dan terarah,” Ujar wabup mengakhiri.
(amc/jef)
