Satirnya, pemerintah sering mengundang partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang, konsultasi kebijakan, dan pertemuan warga. Namun partisipasi yang diharapkan sering kali bersifat simbolik.
Aspirasi yang sejalan dengan program diterima dengan senyum, sementara kritik yang mempertanyakan arah kebijakan dianggap mengganggu stabilitas. Demokrasi berubah menjadi formalitas administratif, bukan proses deliberatif yang hidup.
Jika ditarik lebih jauh, alergi terhadap kritik juga berdampak pada kualitas pembangunan. Tanpa kontrol sosial yang kuat, kebijakan berisiko melenceng dari kebutuhan riil masyarakat. Program yang seharusnya berbasis data berubah menjadi berbasis popularitas. Anggaran yang seharusnya dievaluasi secara kritis menjadi sulit disentuh diskursus publik.
Lebih berbahaya lagi, budaya anti kritik menciptakan ilusi keberhasilan. Semua terlihat berjalan baik karena sedikit yang berani berbicara. Media sosial dipenuhi narasi positif, laporan resmi terlihat rapi, dan forum publik terasa tenang.
Namun ketenangan itu bukan tanda stabilitas, melainkan gejala stagnasi diskusi.
Akal sehat dalam pemerintahan bukan diukur dari seberapa keras menolak kritik, tetapi dari seberapa rasional meresponsnya. Pemerintah yang matang akan memisahkan kritik berbasis data dari serangan personal. Ia tidak akan menyamaratakan semua suara berbeda sebagai kebencian. Ia justru memanfaatkan kritik sebagai alat diagnosis kebijakan.
Dharmasraya tidak kekurangan potensi. Masyarakatnya aktif, medianya kritis, dan ruang publiknya hidup. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian pemerintah untuk melihat kritik sebagai cermin, bukan ancaman. Sebab tanpa kritik, pembangunan hanya akan berjalan di jalur yang sama, meski mungkin salah arah.
Pada akhirnya, sebuah daerah tidak diukur dari seberapa sunyi kritiknya, tetapi dari seberapa sehat dialognya.
Kritik dikatakan kebencian
Ketika kritik dikatakan kebencian, sesungguhnya bukan rakyat yang bermasalah melainkan sistem yang menolak refleksi. Dan ketika akal sehat tidak lagi menjadi fondasi diskusi publik, maka pembangunan berisiko berubah menjadi monolog kekuasaan.
Dharmasraya memiliki pilihan, mempertahankan budaya defensif yang rapuh, atau membuka ruang evaluasi yang jujur dan rasional. Sebab sejarah pemerintahan selalu menunjukkan satu pelajaran sederhana, kekuasaan yang mampu mendengar kritik adalah kekuasaan yang berpeluang bertahan lama. Sementara kekuasaan yang alergi terhadap kritik hanya akan kuat di permukaan, tetapi rapuh di dalam.
Dan mungkin, saat pemerintah benar-benar berhenti menyebut kritik sebagai kebencian, di situlah akal sehat akan kembali bekerja, bukan sebagai slogan, melainkan sebagai fondasi pemerintahan yang dewasa.
(*)
