“Kami berharap kepada BPK untuk terus membina, membimbing kami untuk lebih baiknya pembangunan di Sijunjung,” imbuhnya.
Sementata, Kepala Subauditorat Sumbar I BPK Nofemris mengatakan, pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Ini bukan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya tindakan kecurangan lainnya,” ungkapnya.
Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan.
Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemkab Sijunjung, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.
“Untuk itu, selamat atas capaian hasil kerja Kepala Daerah dan jajarannya yang telah berupaya mempertahankan kualitas atas LKPD, dan kiranya dapat menjadi pendorong serta pemacu pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang,” ujar Nofemris.
Pada kesempatan itu Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irwan, Sekretaris Daerah, Zefnihan, Kepala Inspektorat Daerah, Wandri Fahrizal, Sekretaris BKAD, Rahmad Ronaldi Rosman, Kakan Kesbangpol, Sukardi dan beberapa pejabat lainnya.
(Dicko)
