Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama BPJamsostek meluncurkan program inovasi kebijakan perlindungan satu nagari 100 tenaga kerja rentan guna memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.
Program tersebut merupakan komitmen Pemkab Sijunjung dalam melindungi seluruh masyarakatnya, sehingga mendaftarkan pekerja rentan dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
Disaksikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, melaunching sebuah inovasi kebijakan bertajuk satu Nagari 100 Pekerja Rentan di Balairung Kantor Bupati setempat, Senin (2/10/2023).
Diketahui, Kabupaten Sijunjung merupakan Pemkab Pertama di Pulau Sumatera yang membuat kebijakan perlindungan 1 nagari 100 pekerja rentan melalui APB Nagari.
Hingga Agustus 2023, jumlah pekerja rentan di Kabupaten Sijunjung yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 17.143 pekerja, jika ditambah dengan program ini akan menjadi 23.343 Pekerja.
Pada tahun 2023, Pemkab Sijunjung juga menargetkan 30 ribu pekerja rentan dari total 48.838 pekerja rentan akan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Benny Dwifa mengatakan Pemkab Sijunjung sangat serius dan peduli terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang ada di wilayahnya, mulai dari petani, pedagang, guru mengaji, tukang ojek hingga marbot masjid.
“Kenapa kita memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu program andalan dan unggulan yang kami laksanakan, coba kita bayangkan ketika tulang punggung, laki-laki atau perempuan, terjadi kecelakaan kerja, dia sudah tidak bisa berproduksi dan tidak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Nah dengan BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak akan lahir keluarga miskin baru, minimal santunan yang sudah kita berikan bisa lebih survive dibuatkan modal kerja, ternak dan lain sebagainya. Itu kita libatkan pemerintah desanya, Wali Nagarinya untuk memantau penggunaan anggaran,” terang Benny.
Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan. “Inovasi ini memang sengaja kita buat dalam bentuk kolaborasi. Kita tahu keterbatasan anggaran yang hari ini kita hadapi. Tentu tidak akan sanggup pemerintah daerah saja yang mengakomodir, makanya kita kolaborasikan dengan bapak-ibu anggota DPRD,” tambahnya.
