banner pemkab muba
HukumKabupaten DharmasrayaSumatera Barat

Polda Sumbar Serahkan Berkas Kasus Illegal Logging ke Kejari Dharmasraya

122
×

Polda Sumbar Serahkan Berkas Kasus Illegal Logging ke Kejari Dharmasraya

Sebarkan artikel ini
Polda Sumbar Serahkan Berkas Kasus Ilegal Logging ke Kejari Dharmasraya
Polda Sumbar Serahkan Berkas Kasus Ilegal Logging ke Kejari Dharmasraya.

DHARMASRAYA, MJNews.id – Berkas kasus illegal logging yang diamankan Tim Ditreskimsus Polda Sumbar, beberapa waktu lalu, diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dharmasraya, Sumatera Barat, Senin 18 Oktober 2021.
Berkas tersebut merupakan berkas perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda sumbar yang didampingi oleh Anggota Kejati Sumbar. Dan satu orang warga Dharmasraya diamankan bersama barang bukti 2 unit kendaran truk colt diesel dan kayu Balok tanpa surat izin.
Pada kesempatan itu, Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, M. Haris Hasbullah melalui Kasi Pidana Umum Kejari Dharmasraya, Rieski Fernanda, saat di temui awak media di ruangan kerjanya, megatakan, memang benar pada hari ini telah diserahkan berkas perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda Sumbar yang didampingi oleh Anggota Kejati Sumbar.
Ini merupakan perkara ilegal logging pada 2020 lalu yang mana waktu itu dua unit colt diesel dan dua orang diduga pelaku ilegal logging diamankan oleh Tim Ditreskimsus Polda Sumbar, kemudian kasus tersebut dilakukan pengembangan terhadap perkara ilegal logging tersebut TKP-nya di Nagari IV Koto Nandibawuah, Kecamatan Dharmasraya pada tahun lalu.
Dari pengembangan tersebut diamankan diduga pemilik kayu berinisial EYH, (40 tahun), tersangka ini adalah warga Kabupaten Dharmasraya.
Barang Bukti yang diamankan hanya tiga potong kayu balok bulat dan 2 unit kendaran truk colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi yang saat ini sudah ada di halaman barang bukti Kejari Dharmasraya.
Dengan adanya penyerahan perkara tahap II dari Ditreskimsus Polda Sumbar yang didampingi oleh Anggota Kejati Sumbar, nantinya kami melanjutkan ke tahap berikutnya ke Pengadilan.
“Tersangka dijerat pasal 83 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Tanpa Izin dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000, setelah divonis dalam pengadilan nanti,” ucap melalui Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Rieski Fernanda.
(eko)

Kami Hadir di Google News

ADVERTISEMENT

banner 120x600