Dalam kesempatan ini, Ombudsman juga melakukan pemantauan layanan pupuk bersubsidi di Kota Padang. Berdasarkan pengecekan pupuk bersubsidi yang dilakukan di Gudang Penyimpanan Pupuk Lini II Rawang Kota Padang dan di Gudang Penyangga Lini III Kabupaten Padang Pariaman, tidak ada kendala mengenai stok. Namun, terdapat satu catatan mengenai adanya keterbatasan stok dan tempat penyimpangan di salah satu distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Padang Pariaman.
Di samping itu, pada Jumat (17/3/2023) pagi, Yeka didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani melakukan peninjauan stok dan harga bahan pangan di Pasar Raya dan Pasar Tanah Kongsi di Kota Padang.
“Ombudsman ingin melihat kelancaran pasokan dan daya beli masyarakat. Dari sisi pasokan bahan pangan pokok yang strategis tidak ada masalah kecuali MinyaKita tidak ditemukan di pasar. Tapi ada yang menjual minyak curah sebagai alternatif,” terang Yeka.
Dirinya mengapresiasi adanya layanan pos ukur ulang di Pasar Raya Kota Padang.
Terkait revitalisasi pasar di Kota Padang, Yeka mengatakan hal ini perlu perhatian dari pemerintah pusat.
“Revitalisasi pasar bisa jadi perhatian dari Kemendag. Harus dipercepat kalau bisa jangan multiyears pembangunannya sehingga kegiatan ekonomi pada pedagang bisa tetap berjalan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani mengajak pemerintah daerah untuk aktif mengelola pengaduan masyarakat serta mendengarkan keluhan masyarakat demi perbaikan lagi ke depannya.
“Sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Negara yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.
Terkait beberapa temuan Ombudsman ini, Yefri menyampaikan pihaknya siap menindaklanjuti dengan membangun koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup Provinsi Sumbar serta pendalaman regulasi dan fakta di lapangan.
(*/eki)
