(5) RUU Omnibus Law kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien.
(6) Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya reformasi.
(7) Sentralisme kewenangan menteri kesehatan yaitu kebijakan ditarik ke kementerian kesehatan tanpa melibatkan masyarakat, organisasi profesi, mencederai semangat reformasi.
(8) Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkan pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga tiga kali lipat.
(9) Pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dengan berada dan bertanggungjawab kepada menteri (bukan kepada presiden lagi).
(10) Kekurangan tenaga kesehatan dan permasalahan maladministrasi adalah Kegagalan Pemerintah bukanIah kesalahan kesalahan organisasi profesi.
(11) RUU Omnibus Law Kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas dan
(12) RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengkebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat.
Menanggapi itu, duo kepala daerah yang hadir sepakat membantu menyampaikan ke pemerintah pusat terkait aspirasi yang disampaikan Aset Bangsa. “Kami akan sampaikan ke pemerintah pusat terkait tuntutan bapak – ibuk hari ini. Pada prinsipnya kami memfasilitasi aspirasi bapak ibuk. Sebab pembahasan RUU Kesehatan ini, adalah kewenangan DPR RI dan Pemerintah pusat, kami hanya bisa meneruskan dan menyampaikan,” ungkap Rida Ananda.
(Rel/Yud)
