Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupaya untuk menyajikan data valid dan terbaru mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mengadakan koordinasi dan konsolidasi bersama stakeholder terkait. Kegiatan ini langsung mendapat arahan dari Bupati Solok Selatan, H. Khairunas.
Kegiatan ini merupakan upaya dari pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria dapat masuk dan terdata dalam DTKS.
“Pemerintahan nagari dan kecamatan memiliki peran yang besar dalam mendata masyarakat tersebut. Saat ini banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdaftar dalam DTKS,” kata Khairunas di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati, Selasa (23/05/2023).
Bupati memerintahkan agar pihak yang terlibat, yaitu jajaran nagari dan operator nagari, memperbarui dan menyajikan data yang akurat.
Menurut Bupati Khairunas, masyarakat yang terdaftar dalam DTKS memiliki kesempatan untuk mendapatkan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten, kecamatan, dan lainnya.
Selain itu, Camat juga diminta untuk proaktif mengawasi hal ini.
Dalam proses pengusulan DTKS ke Kementerian Sosial, data yang dikumpulkan oleh nagari akan diinput oleh operator Sikh-NG.
Data dari Dinas Sosial PMD menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Solok Selatan yang terdata dalam DTKS adalah sebanyak 76.100 jiwa atau sebanyak 26.680 kepala keluarga.
Sejak bulan Januari hingga Mei 2023, Dinas Sosial PMD Solok Selatan juga melakukan pendampingan kepada operator Sikh-NG di setiap nagari dalam penginputan data, sehingga pada 17 April 2023, Solok Selatan telah mencatat penambahan data DTKS sebanyak 1.075 jiwa.
Selanjutnya, pada bulan Mei 2023, akan diajukan pengusulan sebanyak 1.535 jiwa masyarakat untuk mendapatkan persetujuan atau validasi dari Kementerian Sosial RI.
Kegiatan ini dihadiri oleh 90 peserta, termasuk Camat, wali Nagari, dan operator DTKS Nagari.
(sus)
