Mjnews.id – BPKP Sumatera Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di tingkat regional Provinsi Sumatera Barat. Acara ini diresmikan oleh Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, SP, dan mendapat apresiasi dari Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa.
Dalam pidato pembukaannya, Gubernur Sumatera Barat menggarisbawahi pentingnya pemerintah desa/nagari sebagai elemen kunci dalam pembangunan nasional. Namun, dia juga mencatat bahwa kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam hal tata kelola keuangan.
Gubernur Sumbar menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemerintah desa/nagari melalui berbagai inisiatif. Ini termasuk pelatihan dan pembekalan secara rutin kepada walinagari dan kepala desa. Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola keuangan desa secara lebih baik.
Ketua Panitia Pelaksana, Ali Ikhsan, menjelaskan bahwa workshop ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa dan penggunaan dana desa di tingkat kabupaten/kota maupun desa. Kedua, untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Ketiga, untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Keempat, untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kelima, untuk memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Dalam keterangannya yang diterima Kamis, 14 September 2023, Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, menyoroti beberapa isu penting dalam acara tersebut. Dia menekankan pentingnya memberikan kepercayaan penuh kepada desa/nagari dalam pengelolaan dana desa melalui otonomi dana desa. Leonardy juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program Dana Desa, terutama mengingat kondisi pasca pandemi yang sudah membaik.
Selain itu, dalam diskusi panel, Leonardy juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana desa. Dia juga mendorong BPKP untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi permasalahan regulasi yang sering berubah dan tumpang tindih.
Workshop ini juga mencatat peran penting dari alat bantu seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang sangat membantu dalam mengelola dan mengawasi dana desa. Tools ini memberikan data akurat dan memudahkan pemantauan realisasi pelaksanaan APBDesa di seluruh desa.
Semua ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa, yang pada gilirannya akan membantu mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
(rel)
