Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, membuat langkah yang mengejutkan, melaporkan sendiri dugaan korupsi senilai sekitar Rp600 juta yang melibatkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD).
Oleh : Sutan Sari Alam
Mjnews.id – Langkah ini sontak menjadi buah bibir, bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di lapau-lapau kopi dari Sungai Dareh hingga Pulau Punjung.
Di permukaan, ini tampak sebagai tindakan pemimpin tegas yang tak memberi ruang bagi praktik busuk. “Tak pandang bulu,” begitu kesan yang ingin dibangun.
Tapi seperti halnya banyak cerita politik di negeri ini, masyarakat justru bertanya apakah ini murni panggilan nurani, atau sekadar panggung politik di awal awal pemerintahannya?
Melaporkan bawahan ke polisi tentu adalah hak bahkan kewajiban setiap pejabat yang memegang kendali pemerintahan. Namun, masyarakat tahu betul bahwa di panggung politik, kebenaran sering kali punya dua wajah. Satu untuk ditunjukkan ke kamera, satu lagi untuk dipelihara di ruang gelap kekuasaan.
Apakah bupati benar-benar menolak segala bentuk pembiaran, atau justru sedang memilih “korban” yang strategis untuk dipertontonkan sebagai bukti kesucian pemerintahannya? Mengorbankan satu nama kadang adalah cara paling murah untuk membeli citra bersih.
Dalam falsafah Minangkabau, pemimpin ibarat pangulu dalam suku membimbing, melindungi, menegur di dalam rumah sebelum aib diseret ke halaman. Pepatah berkata, “Nan sabana indak baik, usah dipacik di muko urang.” Tapi di kasus ini, aib tersebut langsung dilempar ke alun-alun.
Jika integritas memang menjadi alasan, masyarakat menuntut konsistensi. Apakah keberanian ini akan berlaku sama jika yang terlibat adalah orang dekat, tim sukses, atau sekutu politik?
Pepatah Minang mengingatkan: “Nan luruih indak ka condong, nan putih indak ka malendo.”
Sayangnya, sejarah politik daerah menunjukkan banyak “operasi bersih” hanya sebatas drama. Figur di panggung terlihat gagah, tapi di belakang layar, skenario sudah disusun untuk menghitung suara dan menyingkirkan lawan.
Langkah melapor bawahan bisa menjadi simbol perang melawan korupsi. Namun, tanpa transparansi penuh, simbol itu mudah berubah menjadi bumerang.
