Mjnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (3/10/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Sekretaris DPRD Maifrizon. Dari pihak eksekutif, hadir langsung Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran OPD, serta unsur Forkopimda Sumbar.
Dalam forum ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta evaluasi program tahun sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menegaskan pandangan umum fraksi bukan hanya seremonial, melainkan catatan penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD.
“Pandangan umum fraksi adalah masukan berharga agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tegasnya.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai Golkar yang mencatat proyeksi pendapatan daerah dalam Ranperda APBD 2026 sebesar Rp6,150 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp2,926 triliun atau 47,5 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp3,180 triliun atau 51,7 persen.
“Komposisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Sumbar masih rendah. Ketergantungan terhadap pusat perlu segera diatasi dengan langkah inovatif dari pemerintah provinsi,” ujar juru bicara Fraksi Golkar.
Golkar juga menyinggung soal pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan meminta gubernur menjelaskan strategi serta inovasi agar hal tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan, termasuk realisasi program unggulan Mahyeldi-Vasko.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
“Kami berkomitmen menyusun APBD yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap pandangan fraksi akan menjadi catatan penting bagi penyempurnaan Ranperda APBD 2026,” ucapnya.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum memasuki agenda berikutnya, yakni jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar.
(hpr)
