Mjnews.id – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dharmasraya, Sumbar menetapkan seorang tersangka dalam dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan daerah oleh oknum pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Kepala Kejaksaan (Kajari) Dharmasraya, Sumanggar Siagian, pada Selasa (09/12/2025) di ruangan Kejaksaan Negerimengatakan, tersangka ditetapkan oleh pihaknya untuk saat ini satu orang berinisial BY dengan jenis kelamin laki-laki.
“Kemudian Tim penyidik menyimpulkan tersangka inisial BY menyalahgunakan wewenangnya atau jabatan sebagai Kabid atau kuasa Bendahara di BKD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,” terangnya.
“Pada hari ini akhirnya ditetapkan status BY sebagai tersangka,” kata Kepala Kejaksaan (Kajari) Dharmasraya, Sumanggar Siagian, didampingi Kasi Intel Roby Hidayat, dan penyidik saat memberikan keterangan pers.
Kemudian menjelaskan bahwa pihaknya langsung melakukan penahanan setelah menyandangkan status tersangka terhadap BY.
“Tersangka akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III untuk dua puluh hari ke depan,” jelasnya.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Sumanggar Siagian menceritakan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah yang sedang ditangani itu terjadi dalam rentang bulan Januari hingga Mei 2025, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun yang sama.
“Tersangka BY diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan SP2D tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya yang pencairannya masuk ke rekening tersangka selaku Kabid Perbendaharaan pada BKD Dharmasraya,” tegas Kajari Sumanggar Siagian.
Selanjutnya tersangka kembali menerbitkan SP2D ganda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya terhadap kegiatan yang sama.
“Pencairan yang dilakukan tersangka sebagai kuasa BUD sebanyak dua kali itu, pertama di kegiatan Dinas Pendidikan sejumlah Rp457 juta, dan kegiatan di Sekretariat DPRD Rp132 juta,” ujarnya.
Menurut dia perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp589 juta sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
“BY ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Kajari Dharmasraya, Sumanggar Siagian.
(*)
