Mjnews.id – Fraksi Partai Amanat Nurani (F-PAN) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyoroti kinerja Sekda Herman Azhar dan jajarannya.
Hal tersebut dikatakan Yori Anggara, juru bicara fraksi F-PAN saat menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2025 di aula gedung DPRD kawasan Sarilamak Kecamatan Harau, Kamis 30 April 2026.
Dalam paparannya, Yori Anggara mengatakan, kinerja eksekutif dalam menjalankan anggaran sangat mengecewakan, terlihat lamban dan tidak profesional seperti lambatnya aturan turunan di atas dalam bentuk Perbub.
“Kebijakan kepala daerah yang tidak berpihak kepada rakyat Limapuluh Kota dan partisipatif yang memadai sehingga program pembangunan hanya ditujukan untuk daerah tertentu saja dan tidak merata,” ujarnya.
Yori juga menyebutkan, kinerja buruk Sekda dan jajarannya menyebabkan aneka program tidak berjalan efektif, antara eksekutif dan legislatif gagal mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan SPT IPM.
“Selanjutnya ketidakprofesional kinerja TAPD sehingga setiap ada rapat-rapat dengan DPRD selalu menemui jalan buntu,” ungkap Yori.
Tingginya Silpa Pemkab Limapuluh Kota
Selanjutnya, Yori juga menyoroti tingginya Silpa mencerminkan ketidakmampuan pemerintah Kabupaten dalam mengeksekusi program atau menyerap anggaran yang sering kali memicu penilaian negatif seperti hal dana alokasi khusus dinas kesehatan yang dikembalikan ke pusat.
“Karena eksekutif tak mampu bekerja mencapai Rp 10 M lebih,” jelas Yori.
Melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini, pemerintah daerah wajib melaksanakan rekomendasi dari masing-masing komisi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang berkaitan dengan hajat dan keberlangsungan jalannya pemerintah dan kepentingan masyarakat.
Pendapat akhir F-PAN terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2025 secara umum kami menekankan evaluasi kritis pada optimalisasi PAD, efektivitas belanja, infrastruktur dan pelayanan publik.
“Fokus utama adalah perbaikan tata kelola keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran,” tutup Yori Anggara.
(Yud)
