Mjnews.id – Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias hantarkan Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam rapat paripurna DPRD, Rabu 11 November 2026.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan penanggulangan bencana telah ditetapkan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bernaung di bawah rumpun urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sub urusan bencana, maka perlu dilakukan pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana.
”Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana di Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana,” jelas Syaiful Efendi.
Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 mengatur bentuk organisasi BPBD yang baru, dengan tipelogi dan tata kerja yang baru. Rancangan peraturan daerah yang dihantarkan ini, menetapkan pembentukan BPBD di Kota Bukittinggi yang di dalamnya termuat bentuk tipelogi BPBD Kota Bukittinggi. Penetapan tipelogi BPBD di daerah, diatur berdasarkan penghitungan variabel umum dan variabel teknis pemetaan sub urusan bencana pada Kabupaten/Kota itu sendiri.
Dengan ketentuan total skor 0 sampai dengan 250 diwadahi dalam perangkat daerah tipe C, skor 251 sampai dengan 361 diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B dan skor lebih besar atau sama dengan 362 diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.
”Skor Pemetaan Sub Urusan Bencana Kota Bukittinggi sangat dipengaruhi oleh data jumlah jenis potensi bencana, yang saat ini digunakan adalah data Kajian Risiko Bencana milik BPBD Provinsi. Di antara jenis potensi bencana yang disebutkan di dalamnya yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit dan Covid-19. Di antara potensi bencana tersebut ada yang sangat jarang terjadi di Bukittinggi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini ada yang belum pernah terjadi. Hasil penghitungan pemetaan sub urusan bencana di Kota Bukittinggi, untuk indikator variabel umum didapatkan skor dengan nilai 80. Sedangkan skor indikator variabel teknis dengan nilai 400. Sehingga total skor pemetaan sub urusan bencana Kota Bukittinggi yaitu 480 dan dikategorikan Tipe A,” jelas Wako.
Lebih lanjut, Wako Ramlan menjelaskan, sebagaimana yang diketahui bahwa penetapan tipe sebuah perangkat daerah tidak hanya mengkaji dari segi teknisnya saja tapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan daerah baik dari segi kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur yang dimiliki serta tugas layanan utama perangkat daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan usulan BPBD dengan tipelogi C.
”Dalam pengusulan Tipelogi BPBD Pemerintah Daerah menerapkan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi”. Dimana Anggaran daerah tidak habis untuk membiayai birokrasi internal, melainkan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan langsung penanggulangan bencana di lapangan,” jelas Wako Ramlan.
Pemilihan Tipe C sebagai bentuk kelembagaan sub-urusan bencana didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Langkah ini tidak hanya memangkas biaya di satu sektor, melainkan memberikan dampak penghematan pada beberapa pos anggaran daerah sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan daerah lainnya.
“Termasuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sub urusan bencana,” ujar Wako Ramlan.
(Adv/Siti Aisyah)
