Mjnews.id – Jelang perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, sejumlah nama kontestan mulai bermunculan. Seiring dengan itu, aroma yang tak sedap pun tercium.
Persaingan politik menuju kursi kepala daerah terlihat mulai tak sehat, penjegalan langkah politik oleh masing-masing kontestan seakan tak terelakan, hingga pesta demokrasi yang diidamkan itu, kian jauh dari kata damai.
ADVERTISEMENT
Dugaan langkah politiknya mulai dijegal itu, tercium oleh Bupati Solok, Epyardi Asda.
Diketahui, sudah beredar luas di Media Sosial (Medsos) bahwa Bupati Solok, Epyardi Asda, bakal maju dan ikut sebagai salah satu kontestan pada Pemilukada Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024 mendatang.
Ia merupakan salah satu bakal calon yang digadang-gadang berpotensi mampu mengalahkan petahana Gubernur Sumatera Barat pada pertarungan Pilkada nanti.
Perseteruan itu terlihat jelas dalam pernyataan Epyardi Asda saat menggelar jumpa pers bersama awak media usai buka puasa bersama dengan masyarakat di Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Kabupaten Solok, pada Minggu 17 Maret 2024 lalu.
Epyardi Asda, seorang tokoh politik Nasional, secara terang-terangan menyebutkan, bahwa serangan terhadap dirinya sudah dimulai oleh petahana Mahyeldi Ansharullah dengan membuat laporan tertulis kepada Irjen Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan berbagai tuduhan.
Di mana hal itu diduga akibat kian viralnya Epyardi yang akan menjadi lawan tandingnya dalam pemilihan Gubernur Sumbar mendatang.
Menyikapi tuduhan dan laporan itu, Epyardi Asda pun mengaku sedih dan menyayangkan langkah politik yang diambil Mahyeldi tersebut.
Harusnya sebagai Gubernur, seluruh aduan dan laporan dari masyarakat, termasuk dari Ketua DPRD sekalipun, itu diverifikasi dulu kebenarannya, jangan asal lapor dan teruskan saja.
“Harusnya dia berkoordinasi dulu dengan saya, surati saya. Sebagai Gubernur juga wajib menjalankan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai Gubernur bisa menurunkan inspektoratnya. Jangan main lapor saja, kan semuanya ada tingkatan, ada aturannya. Jika seluruh persoalan daerah ini diurus oleh Pemerintah Pusat, di mana fungsi dia sebagai Gubernur?” tegas Epyardi.
