Mjnews.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat pada 20-23 November 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Anggota Banggar DPRD Sumbar, Endarmy, menyampaikan pada Selasa (26/11/2024) bahwa masukan dari BPKAD Jawa Barat sangat bermanfaat untuk penyusunan komposisi keuangan daerah yang lebih ideal.
“Kami memerlukan referensi untuk melahirkan APBD yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di seluruh sektor. Setelah ini, kami akan melakukan persamaan persepsi sebelum menyepakati APBD 2025 melalui sidang paripurna,” ujarnya.
Endarmy menjelaskan, nota pengantar Ranperda APBD 2025 memprakirakan pendapatan daerah sebesar Rp5,65 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,72 triliun.
Selisih ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp100,81 miliar, yang mengalami penurunan 59,90 persen dibanding estimasi tahun sebelumnya.
Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20 miliar untuk penyertaan modal ke Bank Nagari.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,52 triliun (turun 14,10 persen dibanding tahun 2024).Pendapatan transfer: Rp3,11 triliun (turun 9,74 persen). Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp17,87 miliar.
Belanja operasi: Rp4,32 triliun (turun 7,80 persen). Belanja modal: Rp389 miliar (turun 50,21 persen). Belanja tak terduga: Rp20 miliar. Belanja transfer: Rp997 miliar.
Endarmy mengapresiasi sambutan hangat BPKAD Jawa Barat dan menilai referensi yang diberikan sangat bermanfaat untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset. “Semoga hasil konsultasi ini memberikan manfaat lebih untuk pembangunan Sumatera Barat,” katanya.
Dengan masukan tersebut, DPRD Sumbar optimis dapat menyusun APBD 2025 yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan pembangunan di seluruh sektor.
(hpr)
