Mjnews.id – Komisi III DPRD Kota Padang memberikan catatan terhadap 100 hari kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Fadly Amran – Maigus Nasir di sektor pembangunan, lingkungan hingga Trans Padang.
Ketua Komisi III, Helmi Moesim saat dihubungi awak media mengungkapkan, kepala daerah perlu melakukan evaluasi di tiga sektor tersebut.
Menurutnya, dalam 100 hari kinerja Fadly Amran dan Maigus Nasir terhitung sejak dilantik 20 Februari 2025, hingga 29 Mei 2025, masih belum maksimal, sehingga perlu ada evaluasi. Meski, diantaranya, sudah dianggap baik.
“Jadi progul (program unggulan) Wali Kota pada 100 hari ini. Alhamdulillah (cukup baik). Tapi, di bagian yang tidak maksimal itu yang perlu dievaluasi saat anggaran perubahan,” ungkapnya, Kamis 12 Juni 2025.
Ia menjelaskan, dalam catatan Komisi III DPRD Kota Padang yang perlu dilakukan evaluasi itu, di antaranya terkait program transportasi, persampahan, hingga infrastruktur yang belum didukung penuh di dalam APBD 2025.
Menurutnya, terkait transportasi ini, diantaranya berkaitan dengan program Kota Padang menuju Kota metropolitan.
“Kita menuju Kota Padang Kota metropolitan, harus memberikan pelayanan maksimal di sektor transportasi. Nah, informasi pada tahun ini, Dinas Perhubungan akan membuka satu koridor lagi tahun ini. Sementara, untuk merealisasikannya, tidak terakomodir di APBD 2025. Nah, itu akan kita beri dukungan,” terangnya.
Sementara itu, terkait pengelolaan sampah, menurutnya, yang menjadi perhatian saat ini soal becak motor. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini mengeluhkan minimnya becak motor di setiap LPS, sehingga perlu dimaksimalkan anggarannya.
“Informasi dari DLH itu tidak didukung oleh sarana dan prasarana becak motor di setiap LPS. Tidak terakomodir maksimal anggaran di APBD induk 2025, dan kita sempurnakan dan kita dukung anggaran pada APBD Perubahan 2025,” paparnya.
Terakhir, lanjutnya, di bidang infrastruktur, ia melihat saat ini banyak keluhan dari masyarakat soal jalan berlubang. Helmi Moesim meminta perlu dilakukan evaluasi dan pembahasan lanjutan dalam menanganinya.
“Di sektor PUPR. Kita melihat banyak jalan berlubang. Kritikan, kami khususnya Komisi III, karena merupakan mitra kami, perlu kita berikan dukungan dikarenakan, salah satu progul. Ini berkembang dalam pembahasan. Insya Allah, sepanjang itu akan meningkatkan kinerja dinas terkait, itu akan kami berikan dukungan sepenuhnya,” tutupnya.
(*/eds)
