Mjnews.id – Puluhan warga Desa Jegu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, mengancam akan menggelar aksi demonstrasi menyusul polemik pemanfaatan lahan milik Jasatirta yang selama ini digarap masyarakat.
Seorang warga, Agung, menyampaikan bahwa konflik bermula dari perubahan kebijakan terkait lahan pembuangan lumpur milik Jasatirta yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan warga untuk menanam rumput gajah.
“Dulu ada kesepakatan, selama lahan itu tidak dipakai Jasatirta, warga boleh memanfaatkannya. Sudah bertahun-tahun kami tanami rumput gajah,” ujar Agung.
Namun, belakangan muncul kebijakan baru yang menyebutkan bahwa lahan tersebut akan digunakan oleh anak perusahaan Jasatirta, yakni PT. Jasa Tirta Energi (JTE), untuk kegiatan peternakan dan perikanan. Warga pun sempat diajak rapat terkait rencana tersebut.
Masalah mulai memanas ketika menjelang awal tahun, warga diminta mengosongkan lahan. Namun, di lapangan justru muncul indikasi bahwa lahan tersebut akan ditanami jagung oleh pihak tertentu.
“Kalau memang untuk PT. Jasa Tirta Energi (JTE), kami bisa memahami. Tapi kenyataannya malah mau ditanami jagung. Ini yang membuat warga tidak setuju,” tegasnya.
Ia menduga ada oknum atau pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Bahkan, beredar dugaan adanya keterlibatan pengusaha yang membutuhkan pasokan jagung untuk pakan ternak.
“Ini masih dugaan, belum bisa dipastikan. Tapi ada indikasi lobi dari pihak pengusaha agar lahan itu dikelola mereka,” tambahnya.
Saat ini, sekitar 30 warga penggarap terdampak langsung, dan jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga ratusan jika seluruh penggarap di desa ikut terlibat.
Warga sendiri telah mencoba menempuh jalur mediasi dengan pemerintah desa. Kepala desa disebut telah menerima aspirasi warga dan berjanji akan memfasilitasi mediasi dengan pihak Jasatirta. Namun hingga kini, belum ada kejelasan hasil dari upaya tersebut.
“Kalau tidak ada solusi, kami siap turun aksi. Rencananya langsung ke Jasatirta,” kata Agung.
Selain itu, warga juga mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk menemui perwakilan pemerintah daerah hingga pusat jika tidak ada respons.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Jasatirta maupun JTE terkait polemik tersebut. (*)
