Dalam paripurna itu, enam fraksi juga menyampaikan pandangan akhir fraksi terkait ranperda ini. Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan nota persetujuan oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD Bukittinggi.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, kebijakan belanja dalam Perubahan APBD ini diarahkan secara selektif untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Prioritasnya meliputi penguatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan infrastruktur dasar, keselamatan, mobilitas dan kualitas lingkungan perkotaan, penguatan layanan publik berbasis teknologi penataan destinasi dan ruang kota, pengembangan sumber daya manusia, olahraga, sosial dan budaya serta pembaruan aset dan sarana pelayanan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prinsip efisiensi.
”Atas nama Pemko Bukittinggi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah, atas perhatian, masukan dan kontribusi hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Semangat musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.
(Aii)
