Disampaikan oleh Pj Walikota, jika pemerintah sebenarnya ingin ada klasifikasi mengenai bidang potensi desa yang ada di Kota Batu, ada 19 desa, 5 tentu berbeda potensi wilayahnya.
“Misalkan satu desa memiliki potensi bidang UMKM maka kita kan fokus di bidang UMKM, peternakan, atau pertanian. Jangan kemana-mana, fokus saja di situ, maka kita akan lebih gampang untuk mengintervensinya, karena tidak mungkin semua potensinya wisata,” jelasnya.
Terkait Silpa dan penyerapan anggaran yang masih kurang maksimal, Wiweko selaku Ketua APEL se-Kota Batu mengatakan, jika itu adalah bentuk keraguan kepala desa.
“Kami sudah mendapatkan surat dari Kantor Pemberdayaan, berarti teman-teman mulai mencairkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan, sambil menunggu realisasi pencairan ADD tahun 2023,” jelasnya.
“Harapan kami di tahun 2023 teman-teman Kades se-Kota Batu tidak usah ragu-ragu selama tidak keluar dari aturan perundang-undangan saya kira itu tidak ada masalah. Sesuaikan dengan perencanaan dan direalisasikan sesuai kesepakatan dalam Musrenbangdes,” sarannya.
Ketua APEL juga menyampaikan harapannya, jika melalui ‘Cangkrukan Ngopi Bareng” ini bisa menjadi media untuk koordinasi antara Kepala desa dan juga Forkopimda Kota Batu.
Turut hadir Kapolres, dan Wakil DPRD Kota Batu.
(Rmn)
