Guna mengurangi angka stunting, Mendagri menjelaskan beberapa langkah yang bisa dilakukan Pemda. Pertama, membuat data detail ibu hamil, anak-anak di bawah usia 2 tahun berdasakan nama dan alamat. Data dihimpun secara berjejang dari desa ke kabupaten/kota hingga provinsi.
Kedua, Pemda dapat menyusun inovasi penanganan seperti membuat platform aplikasi laporan berbasis digital.
Ketiga, memberikan bantuan intervensi kepada yang kurang mampu seperti makanan bergizi berupa ikan, dan tidak dalam bentuk mi instan atau biskuit. Keempat, melakukan evaluasi rutin berupa rapat kordinasi yang melibatkan kabupaten/kota.
“Ini tangung jawab kita kepada Tuhan anak-anak ini, perlu ada kreativitas untuk makanan yang bergizi, termasuk edukasi kepada warga tidak mampu karena banyak sekali daerah yang banyak gizinya tapi tidak dimanfaatkan protein itu,” pungkasnya.
Permudah Akses Usaha
Mendagri juga meminta bupati/wali kota terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, persentase PAD terhadap pendapatan daerah di kabupaten/kota masih rendah. Upaya peningkatan itu dapat dilakukan salah satunya dengan mempermudah akses usaha.
“Kuncinya daerah yang PAD rendah kreatif untuk membuka mempermudah swasta masuk. Swasta jangan dipikir asing, Jogja itu swastanya UMKM, rakyat sendiri, buka, restoran buka, hotel buka, kemudian kerajinan tangan buka, itu bisa menghasilkan PAD, swastanya hidup,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri memaparkan persentase PAD terhadap pendapatan daerah di kabupaten/kota Kepulauan Babel. Capaian itu di antaranya Kabupaten Bangka Selatan 6,82 persen, Kabupaten Bangka Barat 7,89 persen, Kabupaten Bangka Tengah 12,64 persen, Kabupaten Bangka 12,7 persen, Kabupaten Belitung Timur 13, 17 persen, Kabupaten Belitung 14,12 persen, Kota Pangkalpinang 18,41 persen. Capain itu terbilang rendah dibanding Provinsi Kepulauan Babel sebesar 39,53 persen.
“Tadi ada yang tujuh persen, di bawah sepuluh persen, artinya mengandalkan dari pemerintah pusat, transfer, dan kalau uangnya transfer itu kita bedah lagi belanjanya ke mana, ada daerah yang tergantung dari transfer, separuhnya itu dipakai untuk belanja pegawai, bayar gaji,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Mendagri, pemerintah daerah (Pemda) perlu mempermudah izin berusaha untuk meningkatkan PAD. Selain itu, Pemda perlu juga memberikan insentif bagi para pengusaha agar pajak yang dibebankan tidak terlalu tinggi. Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mendukung program Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang membantu pelaku usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk meningkatkan usahanya.
(rel)
