Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk gencar menggelar gerakan pangan murah dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian inflasi di tingkat lokal. Meskipun kondisi inflasi secara nasional terkendali, variasi inflasi di daerah masih beragam, sehingga langkah pengendalian diperlukan secara lebih spesifik.
Tito menyoroti perlunya gerakan pangan murah dan bantuan sosial pada awal tahun anggaran karena pada periode ini pemerintah daerah memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi.
Upaya seperti pasar murah dianggap penting untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Mendagri menekankan pentingnya kegiatan ini untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Mendagri juga meminta inspektur jenderal dari Kemendagri untuk melakukan pengecekan terhadap daerah-daerah yang telah menjalankan gerakan pangan murah dan menyalurkan bantuan sosial. Hal ini akan menjadi catatan kinerja kepala daerah serta menjadi evaluasi bagi penjabat kepala daerah.
Selain itu, Mendagri menyebut bahwa Kemendagri bersama Kementerian Keuangan akan memberikan dana insentif kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Dana insentif ini diberikan sebagai penghargaan dan motivasi bagi daerah yang berhasil mengelola laju inflasi. Pemberian dana insentif sebelumnya telah dilakukan pada tahun sebelumnya, sebagai upaya mendorong daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya.
