Wisran juga menegaskan, kalau pimpinan DPRD Payakumbuh memaksakan kehendak untuk tetap membeli mobil dinas baru, kita dari LSM LKA Elang Indonesia bakal turun ke jalan untuk pimpin orasi terkait pengadaan mobil dinas yang tidak wajar ini.
“Kerjakan PR Dewan sebelumnya, dan masih banyak pekerjaan, salah satunya uang PDAM Tirta Sago yang mengendap senilai 46 M. Ini semestinya dilanjutkan oleh pimpinan DPRD saat ini selaku fungsi pengawasan,” tutup Wisran.
Sebelumnya diberitakan, tiga Pimpinan DPRD Kota Payakumbuh (Ketua dan 2 Wakil Ketua) Periode 2024-2029 bakal miliki mobil dinas baru pengadaan tahun 2025. Dua dari tiga mobil dinas itu saat ini telah berada di Payakumbuh, namun masih belum dipergunakan karena masih terdapat sejumlah hal yang harus diselesaikan.
Sementara satu unit mobil lainnya (untuk Ketua) jenis sedan, saat ini masih dalam tahap pengadaan, sebab menurut keterangan dealer masih menunggu pesanan.
Pengadaan Mobil Dinas jenis Minibus dan Sedang untuk Pimpinan DPRD itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 11 tahun 2007. Sementara nilai untuk pengadaan mobil itu Rp. 760 juta untuk satu unit Minibus dan Rp. 865 juta untuk mobil sedan.
”Mobil Pimpinan (DPRD) itu jenis Minibus dan Sedan. Mobil jenis sedan untuk Ketua DPRD dan Minibus untuk Wakil Ketua. Sesuai Permendagri No 11 tahun 2007 itu yang boleh kan Minibus dan Sedan,” ucap Jefri Abdi, PPTK Pengadaan Mobil Dinas itu saat dihubungi Selasa malam, 11 Maret 2025.
Lebih jauh ia menjelaskan, untuk nilai dalam DPA mencapai Rp. 865 juta dan Rp.760 juta untuk masing-masing unit mobil.
”Untuk nilai dalam DPA masing-masingnya sesuai DPA, Rp. 865 juta (sedan) dan Rp. 760. juta (Minibus). Untuk mobil minibus sudah datang dua unit di Kantor (DRPD), Namum belum serah terima, kita masih menunggu asuransi,” jelasnya.
(Yud)
