“Dalam pemulihan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, rakyat masih berada dalam kondisi yang rentan atas gejolak ekonomi. Rakyat masih banyak menanti berbagai program pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya,” ucapnya.
“Rakyat mengharapkan dapat menikmati pelayanan publik, mendapatkan pemberdayaan ekonomi, memperoleh perlindungan sosial, dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur. Harapan rakyat tersebut, menjadi amanat bagi DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat,” lanjut Puan.
Ditambahkannya, sudah tugas dan tanggung jawab bersama para pemangku kebijakan untuk dapat mewujudkan amanat kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Puan pun menyinggung mengenai keberhasilan DPR dan Pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu.
“Adanya pelindungan data pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi,” ungkapnya.
“Melalui Undang Undang ini menjadi jelas pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi data warga negara,” lanjut Puan.
DPR pun dalam masa persidangan ini telah mengesahkan 2 RUU menjadi Usul Inisiatif DPR RI, yaitu RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Puan mengungkap, DPR juga sudah menerima Surat Perintah Presiden untuk melakukan pembahasan terhadap 2 judul RUU yakni RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
“DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut, secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti berbagai risiko global yang masih mengancam ketahanan APBN dan perekonomian Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan tingginya risiko global tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023.
“Dinamika perekonomian global pada tahun 2023, diperkirakan masih akan menghadapi lonjakan inflasi global akibat supply disruption, kebijakan moneter global, perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, serta potensi terjadinya stagflasi yang luas,” papar Puan.
“Dinamika global tersebut dapat membawa risiko terhadap kondisi perekonomian nasional dan ketahanan APBN sebagai instrumen fiskal yang dapat menjaga perekonomian nasional,” sambungnya.
