Program IKN yang dipaparkan oleh Bappenas pun tak luput menjadi perhatian Komite IV. Sukiryanto, Wakil Ketua Komite IV menyampaikan keraguannya akan keberlangsungan program IKN ke depan.
“Saya mewakili Kalimantan, mengingat Pemilu tinggal satu tahun lagi, bagaimana nasib IKN jika kondisi politik sangat dinamis sehingga berpotensi merubah UU IKN, bagaimana nanti nasib IKN jika tidak dilanjutkan oleh Pemerintah berikutnya?”
ADVERTISEMENT
Kesempatan tanya jawab dengan Kementerian PPN/Bappenas benar-benar dimanfaatkan oleh Anggota Komite IV untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ditemui di daerah.
Tak ketinggalan, Wakil Ketua Komite IV asal Maluku, Novita Anakotta juga menyampaikan aspirasinya.
Diharapkan Bappenas dapat membuat perencanaan yang terintegrasi serta aktif mendorong pariwisata di P.Banda dengan membuat master plan pariwisata di P. Banda” kata Novita. “Seaweed estate di Maluku terus dibicarakan tapi tidak terealisasi., mohon perhatian dari Pak Menteri,” tambah Novita.
Sebelum rapat ditutup, menanggapi berbagai pertanyaan dan pernyataan para Anggota Komite IV, Menteri PPN/Bappenas menyatakan bahwa dalam upaya merealisasikan kebijakan pembangunan RKP 2023, Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyusunan telah menerapkan konsep clearing house pembangunan melalui pemilihan kegiatan-kegiatan pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan mempunyai peran penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan.
“Pemerintah memiliki tujuh program Prioritas Nasional (PN) dan 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023”, ungkap Suharso.
Menutup kegiatan Raker, Pimpinan Komite IV membacakan beberapa poin penting kesimpulan rapat diantaranya;
1). Mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk lebih fokus pada kualitas perencanaan (quality of planning) dalam menyusun perencanaan sehingga pembangunan di daerah bukan hanya sekadar memindahkan program pemerintah ke daerah, tapi benar-benar pelaksanaan pembangunan oleh daerah;
2). mendorong Kementerian PPN/Bappenas agar terus melakukan sinkronisasi dan penguatan basis data serta pemutakhiran data secara nasional sesuai dengan hasil Regsosek yang dilaksanakan oleh BPS agar program kerja pemerintah termasuk bantuan sosial serta program-program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran;
3). Kementerian PPN/Bappenas agar menyusun rencana program yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunkan tingkat kemiskinan daerah yang pertumbuhan ekonominya terutama di bawah rata-rata nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2023 dapat tercapai;
4). mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk membantu pembinaan peningkatan kualitas perencanaan agar program-program nasional yang “dititipkan” kepada Desa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes;
5). Komite IV DPD RI memberi apresiasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai prioritas pembangunan nasional 2023 dan meminta agar memberi subsidi bunga yang merata kepada nasabah Kredit Ultra Mikro.
(dpd/eds)
