JAKARTA, Mjnews.id – Komite IV DPD RI rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Suharso Monoarfa membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI, Selasa 17 Januari 2023 di Jakarta.
Elviana mengungkapkan beberapa poin perhatian yang menjadi fokus Komite IV DPD RI, diantaranya mengenai dampak pandemi yang masih berpengaruh di tahun 2023.
ADVERTISEMENT
“Pandemi menyebabkan efek luka sosial-ekonomi, beberapa contoh efek luka tersebut adalah penurunan produktivitas, learning loss and job loss, serta pemulihan dunia usaha yang relatif lambat. Terlebih, tahun 2023 merupakan penyusunan RPJPN dalam menyambut visi 2045 dan persiapan jelang tahun politik pada tahun 2024,” ungkap Elviana.
Elviana juga menyinggung mengenai Pembangunan IKN. Dalam hal Pembangunan IKN baru dengan maksud untuk mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah dan mengurangi ketimpangan maka diharapkan Pemerintah harus tetap membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Menteri PPN/Bappenas dalam paparannya menyampaikan evaluasi atas RKP 2022 dimana beberapa pencapaian sasaran pembangunan makro belum dapat dicapai. “Target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen, realisasinya sebesar 9,54%, dan IPM target 73,41-72,91% dan terealisasi 72,91%,” kata Suharso Monoarfa.
Ditambahkan oleh Menteri PPN/Bappenas bahwa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan persepsi masyarakat terkait dengan RPJPN 2005-2025 adalah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“sebelum tahun 2045 Indonesia harus keluar dari Middle Income Trap (MIT), kita telah terjebak dalam MIT selama 30 tahun, bonus demografi akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,0 % untuk keluar dari MIT tahun 2040,” ungkap Suharso.
“Untuk program Prioritas TA 2023 diarahkan antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM,” tambah Suharso.
Senator asal Aceh, Sudirman, dalam kesempatan Raker ini menyampaikan aspirasinya terkait dengan Dana Otsus untuk daerah Provinsi Aceh. “Aceh termasuk provinsi yang termiskin di Pulau Sumatera dan mohon jangan ada intervensi pada pembagian Dana Otsus agar dana Otsus dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi lain datang dari Sulawesi Tenggara, khususnya terkait dengan infrastruktur di Sulawesi Tenggara. “Pembangunan Infrastruktur di Sultra tidak bisa menggunakan APBD, semua yang dipakai untuk membangun adalah dari pinjaman, sementara sumber daya alam dikeruk dan hasilnya banyak lari ke pusat,” ungkap Amirul Tamim.
“Kami belum melihat dalam RKP 2023 tentang ppengembangan aspal Buton, padahal potensi aspal Buton ini sangat besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan pastinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga berharap jembatan penghubung P. Muna – P.Buton agar dapat dibangun dan masuk dalam RKP 2023,” tambah Amirul.
