Parlemen

Persiapan RPJPN 2025-2045, Komite IV DPD RI Kunker ke Bali

78
×

Persiapan RPJPN 2025-2045, Komite IV DPD RI Kunker ke Bali

Sebarkan artikel ini
Komite Iv Dpd Ri Kunker Ke Bali
Komite IV DPD RI Kunker ke Provinsi Bali. (f/dpd)

Mjnews.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi Bali pada Selasa, 16 Januari 2024. Kunker ini dilaksanakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa sebagian perekonomian masyarakat Bali masih berada di bawah standar, sehingga memerlukan campur tangan kebijakan pusat. Meskipun perekonomian mengalami kontraksi pada 2020 dan 2021, namun pada 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tren positif, bahkan melampaui angka pertumbuhan nasional.

Banner Pemkab Muba Idul Fitri 1445 H

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra juga menyoroti kondisi ekonomi Bali yang sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Dengan memasuki RPJPN baru pada tahun 2025, pengalaman selama pandemi diharapkan menjadi pembelajaran untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.

Dr. Made Mangku Pastika, M.M, tuan rumah Dapil Bali, menekankan pentingnya jiwa kewirausahaan bagi kepala daerah. Ia menyoroti pentingnya manajemen SDM dalam mengelola APBD Bali yang mencapai Rp6,7 triliun dan lebih dari 12.000 SDM Pemerintahan.

Pimpinan Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan untuk melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025. Dengan berakhirnya UU No. 17 Tahun 2007, Komite IV berupaya memperoleh masukan dan pandangan mengenai pelaksanaan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk disusun sebagai dasar dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045.

Pimpinan DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, menekankan peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. DPD hadir untuk mengurangi disparitas antar wilayah, dan Mahyudin berharap diskusi ini memberikan masukan penting untuk penyusunan UU RPJPN 2025-2045.

I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali, menyampaikan paparan mengenai jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan pada RPJPD Tahun 2005-2025 di Provinsi Bali. Isu strategis, seperti kesenjangan antarwilayah dan kemandirian pangan, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPN 2025-2045.

Dalam sesi tanya jawab, Prof. Fadel Muhammad menyoroti pertumbuhan Bali yang positif, namun menyarankan peningkatan sektor lain seperti pertanian dan peternakan. Made Mangku Pastika menekankan prediksi masa depan dan persiapan SDM berkualitas tinggi, sementara Fernando menyimpulkan kunjungan kerja sebagai langkah awal untuk menyusun rekomendasi hasil pengawasan.

Kunker ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan RUU RPJPN Tahun 2025-2045 dan memastikan prioritas nasional terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah.

Kami Hadir di Google News