BUKITTINGGI, MJNews.id – Pasca pemberhentian Benny Aziz dari jabatan Ketua KPU Bukittinggi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Rabu (22/1/2020), sekarang sudah menjadi topik pembicaraan warga Kota Bukittinggi terutama di kalangan partai politik. Pembicaraan tidak saja terjadi di masing-masing kantor partai politik bahkan sudah merambah ke warung-warung.
Benny Aziz dikonfirmasi, Senin (27/1/2020) di ruangan kerjanya menjelaskan, Ia tidak membantah dirinya diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Bukittinggi.
“Saya menghormati keputusan DKPP, namun saya harus menunggu (SK) Surat keputusan dari KPU RI, yakni SK pemberhentian dan lagi waktunya belum cukup satu minggu, ya kita tunggulah hasil surat KPU RI,” jelas Benny Aziz.
Sesuai surat keputusan nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019, yang dikeluarkan pada Rabu (22/01/2020), telah memberhentikan Benny Aziz dari jabatannya sebagai Ketua KPU Bukittinggi.
Seluruh Komisoner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menghadiri dan mengikuti sidang yang dilaksanakan DKPP RI tersebut, terkait pengaduan dari Ketua DPD PAN Bukittinggi, dan di dalam putusan DKPP itu KPU Kota Bukittinggi dianggap tidak profesional, karena tidak melakukan klarifikasi ulang terhadap Partai Politik (Parpol) yang mengalami perselisihan dalam kepengurusannya.
Pascaputusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) RI terhadap Ketua KPU Kota Bukittinggi ini, Benny Aziz mengaku menghormati hasil putusan DKPP RI tersebut.
“Saya bersama seluruh komisioner menghormati hasil putusan DKPP RI dengan sebaik-baiknya, dan mengikuti putusan dari DKPP yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sebagai penyelenggara pemilu kami diwajibkan untuk taat azas, prinsip, dan melaksanakan setiap putusan-putusan peradilan,” sebutnya.
