Mjnews.id – Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengungkapkan bahwa perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2023 masih belum optimal dan terus berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
Pernyataan ini dia sampaikan saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar pada Senin, 18 September 2023, yang bertujuan untuk menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai perubahan APBD tahun 2023.
ADVERTISEMENT
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, serta Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Sekwan DPRD Sumbar, Raflis.
Supardi menyoroti bahwa masih ada banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui validasi data jumlah kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, optimalisasi pengelolaan retribusi pada berbagai OPD terkait, serta peninjauan ulang kerjasama pengelolaan kekayaan daerah yang belum menguntungkan pemerintah daerah.
Dari segi belanja, Supardi mencatat bahwa realisasi belanja hingga semester pertama tahun 2023 masih rendah, alokasi belanja modal masih di bawah alokasi belanja operasional, dan belum sejalan dengan target kinerja program, kegiatan, dan RPJMD.
Supardi juga menyoroti alokasi APBD sektor pertanian sebesar 10 persen yang, menurutnya, belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani.
Ia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi di pedesaan dan pesisir pantai, di mana mayoritas masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian.
Pemerintah daerah akan terus bekerja keras untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perubahan APBD guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
(hpr)
