Di tengah hiruk-pikuk politik, slogan antikorupsi selalu terdengar lantang. Setiap pejabat baru dilantik, kalimat pertama yang keluar hampir selalu sama, yaitu komitmen bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, di balik semua seruan itu, realitasnya jauh dari harapan.
Oleh: Tiara Agnesia
(Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)
Mjnews.id – Korupsi tetap saja muncul, berpindah-pindah dari satu meja birokrasi ke meja lainnya, seolah tidak pernah kehabisan bentuk. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa pelakunya, tetapi mengapa api itu tak kunjung padam juga?
Jika kita mencari akar masalah korupsi, kita akan menemukan bahwa penyebabnya sering berasal dari sesuatu yang tidak tampak namun sangat menentukan, yaitu integritas. Nilai yang mestinya menjadi fondasi moral justru hilang dari banyak proses pengambilan keputusan di ruang kekuasaan.
Integritas bukan sekadar kemampuan berkata jujur, melainkan kesediaan untuk menolak godaan, meskipun godaan datang dengan senyum, hubungan pertemanan, atau janji manis. Dan ketika pagar moral itu retak, kebocoran sekecil apa pun bisa berubah menjadi skandal besar.
Dalam beberapa kasus yang terungkap belakangan ini, pola korupsi tampak begitu rapi. Ada yang memanipulasi proyek pemerintah dengan mark up anggaran, ada yang mengatur pengadaan barang, bahkan ada pula yang menjual jabatan strategis. Banyak dari pelakunya bukan orang sembarangan, tetapi mereka pejabat yang lama bekerja di lingkungan pemerintahan, orang-orang yang memahami celah hukum, bahkan cukup fasih berbicara soal etika publik.
Ironisnya, semakin matang seseorang dalam birokrasi, semakin besar pula celah yang bisa ia manfaatkan.
Namun, kita tak bisa menutup mata terhadap persoalan struktural. Birokrasi yang berbelit, proses administrasi yang lambat, dan minimnya transparansi membuat warga yang membutuhkan layanan sering dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu mengikuti prosedur panjang atau menyisipkan “biaya tambahan”. Ketika masyarakat mulai menganggap bahwa memberi uang pelicin adalah cara tercepat menyelesaikan masalah, saat itu pula kita sedang memelihara akar korupsi tanpa disadari.
Budaya permisif ini membuat korupsi tidak lagi dilihat sebagai tindakan memalukan, melainkan bagian dari mekanisme tak resmi yang “sudah biasa”. Celakanya, sikap ini diwariskan dari generasi ke generasi. Pegawai baru mengikuti ritme kerja pegawai lama, sementara masyarakat terus menyamakan kecepatan layanan dengan besarnya uang yang dikeluarkan. Inilah lingkaran setan yang seolah sulit diputus.
Masalah lainnya berasal dari dunia politik. Biaya pemilu yang kian tinggi membuat banyak kandidat terjebak pada politik modal. Setelah terpilih, mereka berada dalam tekanan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Dari sinilah proyek-proyek fiktif, permainan anggaran, hingga jual-beli pengaruh menemukan tempatnya.
Korupsi pun berubah bentuk, bukan lagi pungutan kecil, tetapi keputusan publik yang diarahkan demi kepentingan segelintir orang.
Penegakan hukum sebenarnya terus dilakukan. Beberapa operasi tangkap tangan berhasil mengguncang ruang publik. Tetapi setiap kali satu kasus selesai, kasus baru kembali muncul. Fenomena ini seperti memadamkan api di permukaan sementara bara di bawah tanah tetap menyala. Tanpa pembenahan sistem, penangkapan hanya sekadar memamerkan gejala, bukan menuntaskan penyakit.
Munculnya Langkah Menutup Celah Korupsi
Meski begitu, bukan berarti harapan sudah hilang. Di sejumlah daerah, mulai muncul langkah konkret untuk menutup celah korupsi. Digitalisasi layanan publik mempersempit interaksi tatap muka yang sering menjadi sumber transaksi gelap. Pemerintah desa mulai memasang papan anggaran secara terbuka. Beberapa kepala daerah bahkan membuka saluran pengaduan anonim yang dipantau langsung oleh mereka. Tindakan semacam ini menunjukkan bahwa perubahan mungkin, meski tidak seramai pemberitaan OTT.
Integritas pada akhirnya tidak dibangun oleh aturan. Ia lahir dari keteladanan. Seorang pemimpin yang berani hidup sederhana dapat menjadi contoh yang jauh lebih kuat daripada seribu spanduk antikorupsi. Pegawai yang menolak gratifikasi kecil memberi pesan bahwa jalan pintas bukanlah solusi. Dan masyarakat yang berani menolak memberi uang pelicin menanam benih perubahan yang tak tampak, tetapi berpengaruh besar dalam jangka panjang.
Korupsi tidak akan hilang hanya dengan ancaman hukuman. Ia melemah ketika orang-orang di dalam sistem secara sadar menolak kesempatan itu. Ketika masyarakat tidak lagi memaklumi, ketika pengawasan berjalan jujur, dan ketika pejabat publik menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan ladang keuntungan pribadi.
Kesimpulan
Pertarungan melawan korupsi sesungguhnya bukan hanya tugas lembaga negara, tetapi pertarungan moral seluruh bangsa. Selama integritas hanya berhenti sebagai jargon, selama kita masih menganggap “yang penting beres”, dan selama pejabat publik lebih sibuk menutup luka daripada menyembuhkannya, korupsi akan terus mencari bentuk baru untuk bertahan.
Dan sebelum semua itu berubah, kita hanya bisa berkata korupsi tidak pernah padam bukan karena ia terlalu kuat, tetapi karena integritas kita belum benar-benar hadir.
(*)
