Mjnews.id – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang menggelar reses masa sidang II tahun 2025 sejak Minggu hingga Kamis, 5-9 Januari 2025.
“Reses ini kegiatan yang dilaksanakan anggota dewan di luar masa sidang. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin,” ungkap Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar.
Dikatakannya, reses ini dilaksanakan bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen, menggali dan mengumpulkan harapan, serta kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Untuk masa sidang II tahun 2025 ini, reses akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dari tanggal 5 hingga 9 Januari 2025,” jelas dia.
Reses Ketua DPRD Muharlion
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menggelar reses di beberapa titik, seperti di lapangan bulutangkis RT 04 05 Kompleks Mega Permai, Kelurahan Padang Sarai, Kompleks Singgalang, Masjid Jami’ Al Amin Lubuk Buaya, dan di lapangan PSTS Tabing.
Di tempat ini, Ketua RW 05 Kelurahan Batang Kabung, Azwardi Dt.Sinaro mengusulkan kepada Muharlion lanjutan cor jalan, drainase, tambahan tiang listrik, memasang paving blok di halaman Balai Warga, memasang pagar tanah fasum dan membeli kebutuhan Dasawisma serta PKK.
Sementara Lurah Batang Kabung Ganting, Okimi Oktoberry, berharap Muharlion menuntaskan persoalan banjir di kelurahannya.
“Saat ini kantor lurah juga sering terjadi banjir. Untuk itu kami juga mengusulkan penanganan banjir tersebut,” katanya.
Selanjutnya Ketua Yayasan Khaira Ummah KPIK, Masril, berharap ketua DPRD dapat membantu penyediaan paving blok, lapangan terbuka pakai atap, ruang Pustaka, komputer, AC untuk ruangan pertemuan.
“Selain itu diharapkan ada pelebaran jalan,” kata Masril.
Sementara Muharlion, mengatakan apa yang sudah diusulkan warga seperti persoalan banjir, diharapkan bisa diatasi dengan tuntasnya pengendalian banjir Batang Kandis.
“Adanya pengendalian banjir Batang Kandis, maka genangan air dan banjir bisa terselesaikan,” katanya.
Terkait pemberdayaan majelis taklim, pemberdayaan masyarakat dan agenda pembangunan lainnya, yang nanti kita meminta mereka dapat kembali untuk mendiskusikan di level RT RW dan kita akan terima pengusulan berupa proposal.
“Ada juga usulan dari Forum RT RW penambahan honor RT RW, Lembaga Pengelolaan sampah kita harap sudah berjalan untuk data yang ada di PDAM gunakan itu saja dulu,” tandas Muharlion.
