Mjnews.id – Bupati Solok diwakili Asisten 3 Editiawarman hadiri Launching Pembayaran Perdana PBB P2 tahun 2024, bertempat di Gedung Pertemuan Solok Nan Indah, Senin 13 Mei 2024.
Turut hadir Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pimpinan Bank Nagari, Kepala Jasa Raharja Perwakilan Solok, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Arosuka. Pimpinan PT. Tirta Investama Pimpinan Notaris PPAT se- Kabupaten Solok, Camat se- Kabupaten Solok, Wali nagari se- Kabupaten Solok, Tokoh Masyarakat dan para Undangan
Kabid Keuangan Rince Kumala Dewi menyampaikan, bahwa pada tahun 2023 ada 43 Nagari yang memiliki persentase di 70 persen sampai 100 persen dalam pembayaran PBB P2nya. 43 nagari ini tersebar pada 6 kecamatan yaitu Kecamatan Pantai Cermin, IX Koto Sungai Lasi, Payung Sekaki, Tigo Lurah, Hiliran Gumanti dan Kecamatan X Koto Diatas.
“Kami laporkan juga realisasi PBB P2 Tahun 2024 pada minggu lalu baru berada pada angka 1,02 persen dan dalam satu minggu ini sudah mencapai angka 7 persen. Diharapkan juga nantinya Tahun 2024 akan mencapai perolehan lebih dari tahun 2023,” ujarnya.
Pembayaran PBB P2 pada tahun 2024 ini dapat dilakukan dengan transaksi elektronik menggunakan ATM, Teller, M. Banking, NCM dan Lapau Nagari.
“Selanjutnya kami juga mengucapkan terimakasih kepada SKPD yang sudah taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tahun pajak 2023,” ungkapnya.
Kepala BKD Indra Gusnadi mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan, semakin besar pendapatan yang kita dapatkan maka semakin besar juga anggaran yang bisa kita alokasikan untuk pembangunan daerah.
“Disampaikan kepada seluruh kepala OPD yang ada bahwa disamping penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan, kita juga sangat mengharapkan upaya serius dari Kita semua dalam mencapai realisasi retribusi yang berasal dari,” kata Indra Gusnadi.
Asisten 3 Editiawarman mengatakan, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda tidak dapat menghadiri acara karena sedang berada di daerah terdampak bencana.
“Tahun ini kita akan launching pembayaran PBB-P2 secara online, sehingga kita dapat melakukan pembayaran dimana saja,” jelasnya.
Adapun target PBB kita pada tahun ini sebesar Rp2,9 miliar dibandingkan dengan pendapatan hasil daerah kita sebesar Rp114 miliar
Dikatakan Editiawarman bahwa pembayaran PBB merupakan hal wajib bagi kita semua, kalau tidak dibayarkan tentu akan ada konsekuensi yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(sis)
