Mjnews.id – Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Jawa Timur, yang diselenggarakan di Hall Kampung Coklat, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, pada Senin (04/11/2024), berakhir dengan kejutan dan kekecewaan publik. Dalam peristiwa yang mengejutkan, Pasangan Calon (Paslon) 01 memilih untuk meninggalkan sesi debat atau walk out, yang memicu perdebatan tentang profesionalisme dan kesiapan masing-masing pasangan calon.
Debat yang diharapkan menjadi ajang bagi masyarakat Kabupaten Blitar untuk memahami visi-misi serta program kerja para calon, justru dirusak oleh kontroversi. Keputusan walk out dari Paslon 01 mengundang berbagai spekulasi dan sorotan, terutama terhadap KPU Kabupaten Blitar yang dianggap gagal mengelola situasi debat yang memanas. Banyak pihak menilai, ketidakmampuan KPU dalam mempertahankan ketertiban selama acara dapat merugikan pengalaman publik dalam memahami visi-misi calon pemimpin mereka.
Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, M. Rifa’i, menyatakan bahwa visi-misi dan dokumen perencanaan pasangan Rini-Ghoni telah diserahkan kepada KPU secara tertulis sebagai bukti kesiapan maksimal mereka. Menurutnya, dokumen visi-misi adalah janji politik kepada rakyat yang kelak menjadi dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rifa’i, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa pasangan calon memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan teknologi untuk mempresentasikan program, baik secara tertulis maupun visual, sesuai kesiapan masing-masing.
Rifa’i menggarisbawahi bahwa forum debat ini adalah forum akademik yang harus menjamin pemaparan substansial dari para calon, didukung oleh panelis dari perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh KPU. Fungsi panelis, menurutnya, adalah untuk menguji kedalaman visi-misi serta akurasi data rencana program calon.
“Jika presentasi program tidak boleh divisualisasikan, bagaimana rakyat bisa menilai rencana kerja dan memilih calon pemimpin mereka?” tegas Rifa’i.
Senada dengan itu, Ketua PPI Mujianto juga menyatakan pentingnya ketegasan KPU untuk memastikan setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan program kerja tanpa gangguan teknis. Dia berharap KPU akan lebih tegas dalam menjaga ketertiban debat berikutnya dan berfokus pada substansi pemaparan, bukan pada perdebatan teknis.
Namun, peristiwa walk out dari Paslon 01 dikhawatirkan berdampak pada citra mereka di mata masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai tindakan yang bisa melemahkan persepsi publik terhadap profesionalisme dan kesiapan mereka. Walk out yang dilakukan dalam momen penting ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan menurunkan elektabilitas Paslon 01. Bagi masyarakat, debat merupakan kesempatan untuk menilai kualitas kepemimpinan calon pemimpin daerah secara langsung. Keputusan meninggalkan debat bisa menciptakan keraguan terhadap keseriusan Paslon dalam berkompetisi secara sehat dan terbuka.
Ke depan, publik berharap KPU dapat mengevaluasi pelaksanaan debat agar lebih kondusif dan adil, sehingga masyarakat bisa menyaksikan pemaparan program yang konstruktif dan mendapatkan gambaran jelas mengenai calon pemimpin terbaik. (*)
