Annisa menambahkan, PAP menjadi salah satu prioritas pajak yang ditargetkan optimal pencapaiannya pada tahun ini. Mengingat komoditas terbesar di Dharmasraya adalah perkebunan sawit, sektor tersebut menjadi salah satu wajib pajak utama air permukaan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui instrumen pajak air permukaan ini, manfaat investasi dapat digulirkan kembali untuk pembangunan yang dirasakan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Pemprov dan DPRD Sumbar atas sosialisasi ini,” imbuhnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir sedikitnya 10 perusahaan yang tercatat sebagai wajib pajak air permukaan di Dharmasraya. Turut hadir Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, Asisten III Pemprov Sumbar Medi Iswandi, perwakilan Dinas PSDA Sumbar, Inspektorat, jajaran Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.
(hpr)
